Sri Mulyani Yakin RI Punya Akses Biayai Covid-19 Lewat SBN

antara, CNN Indonesia | Jumat, 16/10/2020 13:53 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini Indonesia masih memiliki akses terhadap pasar dalam menyerap SBN untuk pembiayaan covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini Indonesia masih memiliki akses terhadap pasar dalam menyerap SBN untuk pembiayaan covid-19.(CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia masih memiliki pasar untuk menyerap surat berharga negara (SBN) guna membiayai pananganan covid-19.

Keyakinan ia dasarkan pada reputasi pemerintah. Ia mengakui pasar sempat panik pada April dan Juni 2020.

"Meski dalam situasi seperti itu, Indonesia dengan reputasi yang baik, kami yakin masih memiliki akses terhadap pasar," katanya dalam CNBC Debate on Global Economy secara virtual di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (16/10).


Selain itu, keyakinan juga ia dasarkan pada tawaran bunga SBN. Ia menyebut bunga SBN cukup atraktif. Maklum, imbal hasil SBN tenor 10 tahun mencapai 6,9 persen per 1 Oktober 2020.

Sri Mulyani melanjutkan saat ini pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku pasar keuangan dalam negeri dan juga Bank Indonesia (BI). Keterlibatan bank sentral dalam membeli SBN pemerintah di pasar perdana dibutuhkan karena pemerintah membutuhkan pembiayaan yang luar biasa besar untuk menangani covid-19 dan dampaknya.

Ia mengatakan situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"BI juga bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana tanpa menciptakan kesan bahwa kami akan mengancam independensi BI. Ini unprecedented, kami butuh banyak komunikasi, dalam waktu yang sama mendesain kebijakan apa yang tepat," katanya.

Meski begitu, Menkeu memastikan kebijakan itu dilakukan secara hati-hati dan tidak sembarangan serta transparan.

Krisis pandemi virus corona membuat pemerintah memperlebar defisit fiskal APBN 2020 dari yang sebelumnya 1,7 persen menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun. Alokasi antara lain digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM hingga insentif usaha.

"Kami sangat prudent dan hati-hati menggunakan pilihan dan kebijakan dan instrumen. Ini sangat penting ketika kami harus menstabilkan pasar, ketika kami harus memiliki utang berkelanjutan dan juga agar kami mampu menyelamatkan masyarakat dan mata pencahariannya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]



(age/agt)