Chatib Basri soal Industri 4.0 di RI: Masalah di Pemerintah

CNN Indonesia | Rabu, 21/10/2020 15:55 WIB
Menkeu era SBY, Chatib Basri menyatakan kendala utama Indonesia menyongsong revolusi industri 4.0 berada di pemerintah yang terlalu kaku. Chatib Basri menyatakan penghambat RI menyongsong revolusi industri 4.0 adalah pemerintah yang terlalu kaku. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri menyebut permasalahan atau kendala utama Indonesia dalam menyambut revolusi industri 4.0 adalah regulasi yang kaku. Dengan kata lain, masalah itu ada pada pemerintah.

"Industri 4.0 masalahnya di Indonesia bukan industri 4.0 tapi government (pemerintah) 4.0," ucapnya dalam diskusi daring Katadata, Investasi Saat Pandemi dan Khasiat UU Cipta Kerja, Rabu (21/10).

Dia berpendapat sebagai regulator tak mungkin lagi mendesain peraturan untuk industri 4.0 yang mengatur secara mendetail. Pasalnya kata Chatib, di era teknologi peraturan tak akan relevan di tengah lajunya gerak industri.


Maka dari itu, ia berpendapat kunci menyambut revolusi industri 4.0 terletak pada perubahan berpikir (mindset) pemerintah.

"Misal di fintech, apa sih maunya pemerintah? Maunya konsumen dilindungi, produknya berkualitas, enggak mau kredit macet naik, kasih aja set prinsipnya, cara gimana terserah karena tidak mungkin diatur karena disrupsi," imbuhnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus lincah dan mampu menyesuaikan diri di tengah pesatnya perubahan teknologi jika tak ingin kalah saing. Jika tidak, ia khawatir industri akan menghadapi ketidakpastian yang pada ujungnya bisa membuat pengusaha jera berinvestasi.

"Solusinya pemerintah harus agile (lincah) menyesuaikan diri, enggak mungkin tiap kali peraturan diganti, jadi ketidakpastian dong," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Di kesempatan sama, Chatib juga menyoroti soal ekonomi ramah lingkungan yang memperhatikan keberlanjutan dan seharusnya menjadi fokus pemerintah jika ingin memiliki perekonomian yang stabil ke depannya. Menurutnya, investor kian jeli menempatkan investasinya.

Bahkan, tak jarang mereka anti menitipkan uangnya di negara yang tak memperhitungkan keberlangsungan lingkungan.

Salah satu contoh yang dinilainya dapat dilakukan pemerintah adalah berhenti memberikan subsidi bahan bakar fosil dan mensubsidi proyek ramah lingkungan seperti pengembangan mobil listrik insentif pajak kepada energi terbarukan.

"Untuk itu bukan hanya sektornya saja, butuh proses transisi, peran dari intervensi pemerintah misalnya fosil fuel (bahan bakar fosil) tidak bisa lagi disubsidi, kalau terus menerus, orang akan tetap memakai bahan bakar fosil," tutupnya.

(wel/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK