Menakar Peluang Pekerjaan Buruh RI 'Direbut' Robot

McKinsey Indonesia menyatakan 23 juta pekerjaan akan tergantikan dengan otomatisasi atau robot. Jika pemerintah tak melakukan antisipasi, ini bisa mengancam nasib tenaga kerja di Indonesia.

Otomatisasi bisa diartikan sebagai penggantian tenaga manusia dengan mesin yang secara otomatis melakukan pekerjaan tanpa pengawasan manusia.

"Kalau melihat potensi dari otomasi, pekerjaan yang tergantikan adalah tantangan besar bagi Indonesia. Sebanyak 23 juta pekerjaan kurang lebih akan tergantikan," ungkap Managing Partner McKinsey Indonesia Philia Wibowo, dikutip Kamis (22/10).

Apabila 23 juta pekerjaan itu lenyap, otomatis jutaan tenaga kerja juga akan kehilangan pekerjaannya. Ancaman ini datang ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menggenjot investasi padat karya di Indonesia lewat Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Beleid itu memangkas sejumlah regulasi perizinan berusaha di Indonesia. Harapannya, ada banyak investor padat karya yang berlabuh di Indonesia sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan hampir semua jenis pekerjaan bisa digantikan oleh robot. Beberapa profesi yang dimaksud, antara lain customer service, teller di bank, telemarketing, dosen, analis saham, ekonom, wartawan, buruh pabrik, dan mekanik.

Menurut Bhima, pengusaha hanya perlu menyiapkan software berisi pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan sejumlah informasi yang perlu diketahui oleh robot. Setelah itu, robot disambungkan dengan software untuk bekerja sesuai kapasitas yang sudah diatur.

"Jadi software saja tinggal dimasukkan ke dalam sistem, nanti robot akan bisa berpikir sendiri. Ini seperti membuat kecerdasan buatan," ungkap Bhima.

Ia mengakui ancaman pengambilalihan jutaan pekerjaan oleh robot bukan omong kosong. Bahkan, ini sudah terjadi di sektor otomotif.

"Yang berkaitan dengan pabrik-pabrik, banyak yang mulai otomatisasi bertahap, misalnya robot di sektor otomotif untuk menggantikan mekanik," terang Bhima.

Menurutnya, semua sektor memang terancam digantikan oleh robot. Terlebih, pemerintah tak bisa melarang industri atau pengusaha jika mereka lebih memilih menggunakan robot ketimbang tenaga manusia.

[Gambas:Video CNN]

Kendati begitu, Bhima menyatakan pengusaha biasanya tetap akan selektif jika ingin mengganti posisi tenaga kerja dengan robot. Sebab, pengusaha akan menghitung rinci mengenai untung dan ruginya.

Bhima bilang rata-rata pengusaha baru akan mengganti tenaga kerja dengan robot atau mesin jika biaya untuk membayar karyawan sudah lebih mahal dibandingkan nilai investasi membeli dan merawat robot. Sepengetahuannya, dana yang dibutuhkan untuk membeli satu robot juga mahal.

"Saya pernah menemukan data untuk investasi satu robot butuh Rp600 juta. Itu hanya investasi beli awal, belum sama perawatan," imbuh Bhima.

Dengan harga tersebut, pengusaha akan membandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika mempekerjakan manusia dalam jangka panjang. Murah atau mahalnya biaya untuk mempekerjakan karyawan bisa dihitung dari beberapa komponen, seperti upah, jumlah pesangon, uang penghargaan, dan tunjangan hari raya (THR).

Sebagai contoh, Bhima menyatakan upah di China terus meningkat signifikan setiap tahun. Hal itu membuat beban biaya operasional perusahaan juga naik setiap tahunnya.

Untuk itu, beberapa perusahaan di China mulai melakukan transformasi digital secara masif. Mereka mengganti posisi pekerjaan yang biasanya dikerjakan manusia dengan robot agar pengeluaran per bulannya lebih efisien.

"Jadi China lebih cepat bertransformasi, karena di China upah terus naik secara konsisten dan pengusaha menganggap lebih efisien menggunakan robot," terang Bhima.

Menurutnya, hal ini juga kerap terjadi di negara maju, seperti Jerman. Biaya operasional untuk karyawan dinilai terlalu tinggi, sehingga pengusaha lebih memilih robot demi menekan pengeluaran.

Namun, ia bilang tenaga kerja Indonesia sebenarnya tak perlu cemas berlebihan. Sebab, Indonesia sendiri biasanya tertinggal dari negara lain.

Bhima memprediksi pengusaha baru mulai masif menggunakan mesin atau robot ketimbang manusia pada tujuh tahun mendatang. Artinya, ancaman kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh robot baru akan terjadi secara masif pada 2027.

Meski begitu, pemerintah tetap perlu melakukan antisipasi agar jutaan rakyatnya tak kehilangan pekerjaan. Bhima menyarankan pemerintah mengubah sistem di politeknik.

"Tenaga pengajar sebisa mungkin 80 persen adalah praktisi industri, harus bekerja dengan industri," kata Bhima.

Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk balai pelatihan yang lebih masif ke depannya. Keterampilan tenaga kerja perlu ditambah agar posisinya sulit digantikan oleh robot.

"Balai pelatihan harus lebih efektif lagi, kemampuan tenaga kerja harus ditambah," ujar Bhima.

Sementara, Bhima bilang masih ada beberapa pekerjaan yang sulit digantikan oleh robot atau mesin. Pekerjaan itu adalah guru TK, atlet, penyanyi.

"Intinya yang berhubungan dengan afeksi, hubungan antar manusia, itu sulit digantikan oleh robot," jelas Bhima.

Sependapat, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menyatakan hampir seluruh jenis pekerjaan bisa diambilalih oleh robot atau mesin. Dari mulai pengacara, akuntan, ekonom, wartawan, teller bank, administrasi, resepsionis, buruh pabrik, hingga pembawa berita.

Namun, hal ini akan terjadi secara bertahap. Posisi yang paling cepat tergantikan oleh robot adalah buruh pabrik.

"Misalnya buruh-buruh pabrik, lalu teller bank, bisa digantikan oleh robot dengan cepat. Lalu pekerjaan administrasi, pokoknya pekerjaan yang berulang-ulang atau rutin," terang Fithra.

Menurutnya, biaya membeli dan merawat mesin atau robot berpotensi lebih murah ketimbang membayar karyawan setiap bulan. Jumlah dana yang harus digelontorkan hanya mahal di awal, tapi biaya perawatannya akan sama setiap bulan atau tahun, tidak terjadi kenaikan seperti gaji karyawan per tahunnya.

"Untuk jangka panjang murah, mahal di awal saja tapi kan fixed cost. Tidak ada kenaikan, tidak ada pesangon juga, paling hanya bayar perawatan," ujar Fithra.

Namun, ini tak bisa dibiarkan. Pemerintah, kata Fithra, sebenarnya sudah mulai bergerak menyelamatkan persoalan tenaga kerja dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Keberadaan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini penting, ini mengidentifikasi pekerja dan menyesuaikan ongkos produksi," kata Fithra.

Ia menyatakan jumlah pesangon yang didapat pekerja turun dari 32 bulan upah menjadi hanya 25 bulan upah dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini sengaja dilakukan pemerintah untuk mengurangi ongkos produksi perusahaan.

Aturan ini, kata Fithra, bertujuan membuat investor tak takut lagi menanamkan dananya di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berharap akan lebih banyak investor padat karya yang membuka usahanya di Indonesia, sehingga ada penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Di sini, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan fasilitas pelatihan dan penyaluran kerja.

"Ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja di Indonesia," imbuh Fithra.

Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah. Menurut Fithra, negara harus membenahi kurikulum di politeknik karena kualitasnya terbilang masih buruk dan belum sesuai dengan kebutuhan industri.

"Harus ada revolusi pendidikan, khususnya politeknik. Harus diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan industri. Ini solusi jangka menengah panjang," tutup Fithra.