Bio Farma Ungkap Distribusi Vaksin Corona Terkendala Data

CNN Indonesia | Rabu, 18/11/2020 19:14 WIB
Bio Farma menyatakan rencana pemerintah mendistribusikan vaksin corona ke masyarakat masih mengalami kendala karena data kesehatan tersebar di mana-mana. Bio Farma mengatakan distribusi vaksin corona masih mengalami kendala data yang tersebar di mana-mana. Ilustrasi. (iStockphoto/Roop_Dey).
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkapkan distribusi vaksin corona di Indonesia menghadapi kendala data kesehatan. Sebab, data kesehatan ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sehingga menyulitkan proses distribusinya.

"BPJS Kesehatan memiliki data sendiri, Kementerian Kesehatan memiliki data sendiri, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX, Rabu (18/11).

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar pemerintah memiliki satu bank data kependudukan berkaitan dengan sektor kesehatan. Selanjutnya, data tersebut menjadi acuan untuk kebijakan sektor kesehatan.


Terlebih, saat ini holding BUMN sektor farmasi itu tengah mempersiapkan distribusi vaksin covid-19. Menurutnya, diperlukan sistem manajemen distribusi yang transparan untuk melihat kebutuhan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

"Kalau seandainya kita bisa memiliki satu bank data terhadap data kependudukan yang nanti diintegrasikan, ini sangat powerful bagi Indonesia nantinya untuk mengatasi pandemi-pandemi berikutnya. Karena kita sudah memiliki data tentang kondisi kesehatan penduduk dan juga yang tersebar di berbagai provinsi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Selain usulan bank data, ia menyarankan kebijakan perdagangan obat secara elektronik bagi apotek dan fasilitas kesehatan (faskes). Lewat teknologi itu, baik pemerintah maupun konsumen obat bisa melakukan pengecekan mandiri terkait validitas, masa berlaku, produsen, distribusi, dosis, cara pemakaian obat, dan sebagainya.

"Ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara dan Indonesia sepertinya juga harus segera mengimplementasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan elektronik atau e-healthcare ini," katanya.

(ulf/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK