Ekonom Bongkar Masalah Program Biodiesel

Ekonom Senior Faisal Basri menilai program campuran minyak sawit mentah ke solar alias biodiesel justru merugikan negara. Pasalnya, program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ia nilai tidak memiliki peta jalan (roadmap) jelas.

Selain itu, program dilakukan di tengah tren konsumsi minyak nabati untuk biodiesel yang cenderung menurun secara global. Karena kecenderungan itu, mau tidak mau pasar dalam negeri lah yang harus menyerap produksi biodiesel.

Imbasnya, Faisal memprediksi banyak pabrik biodiesel menganggur di masa depan. Kalau itu terjadi,  pemerintah harus menyiapkan dana bailout (talangan) bagi produsen biodiesel dalam negeri agar mereka dapat bertahan.

"Saya katakan kalau tidak ada roadmap, porsi dari sawit yang harus dipasarkan di dalam negeri makin besar dan oleh karena itu subsidi makin besar," katanya dalam diskusi daring Greenpeace bertajuk 'Kebijakan Biodiesel Untuk Siapa?' pada Rabu (18/11).

Tak Hemat Devisa

Ia melanjutkan program tersebut juga tidak mampu menghemat devisa. Sebab, ada pendapatan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang dikorbankan untuk bahan biodiesel dalam negeri.

Imbasnya, ia menilai program ini tak mampu menekan defisit transaksi berjalan (CAD) sebagaimana pernah diimpikan Jokowi.

Tengok saja, CAD 2019 sebesar Rp85,2 triliun atau sekitar US$6,1 miliar, lebih besar dari 2018, yang Rp72,1 triliun atawa US$5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

"Tidak ada yang namanya penghematan devisa di sana, justru penggerogotan devisa karena penghematan yang kita dapatkan dari tidak mengimpor solar jauh lebih kecil, karena tidak mengimpor solar kan hanya 30 persen kalau B30. Lalu, kehilangan kesempatan ekspor CPO," jelasnya.

Ia malah menduga program itu justru didesain untuk menguntungkan segelintir pelaku usaha. Sebab, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, program ini justru merugikan negara.

Dari sisi lingkungan, ia bilang program ini bukan solusi energi baru terbarukan (EBT). Pasalnya, jika produksi biodiesel mencapai 33 miliar liter, maka diperlukan area tanam seluas 8,3 juta hektare (Ha) yang setara dengan 70,6 persen dari lahan tanam yang ada.

"Kebijakan ini jauh api dan panggang, bahkan semakin membuat perekonomian Indonesia dirugikan besar, yang diuntungkan hanya segelintir orang pemilik pabrik biodiesel," ucapnya.

Dia juga menyoroti kejanggalan dari subsidi biodiesel yang diberikan oleh pemerintah di tengah pandemi covid-19 sebesar Rp2,78 triliun melalui program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN).

Untuk diketahui, saat ini pengembangan Biodiesel mencapai B30. Pemerintah menargetkan program itu bisa diperluas menjadi B100.

Sebagai payung hukum B30, Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis B30 ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode 2019. Beleid tersebut diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 November 2019 lalu.

Pada sidang tahunan 2019 lalu, Jokowi mengatakan program mandatori ini mampu menekan impor minyak. "Tahun 2019 kami juga sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun ini kami mulai dengan B30, sehingga kami mampu menekan nilai impor minyak kami pada 2019," kata Jokowi.