Bio Farma Tangani Pengadaan Hingga Distribusi Vaksin Covid-19

PT Bio Farma (Persero) dan anak perusahaannya dipastikan mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Sementara tujuh badan usaha milik negara (BUMN) farmasi lainnya akan membuka layanan vaksinasi bagi pelaksanaan program vaksinasi mandiri.

Dalam acara webinar dengan tema 'Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19' yang diselenggarakan KPCPEN,Selasa (24/11),Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan dua skema vaksinasi.

Skema pertama yaitu skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukum dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Adapun skema kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.

"Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi mandiri, tujuh BUMN farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi," ujar Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi.

Menurut Soleh, program vaksinasi untuk melawan pandemi Covid-19 merupakan momentum lompatan bagi industri layanan kesehatan di Indonesia. Proses manual dalam industri layanan kesehatan bisa diotomatisasikan.

"Ini [vaksinasi] akan menciptakan ekosistem layanan kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien," katanya.

Soleh juga menyebut bahwa program vaksinasi Covid-19 merupakan hajatan yang sangat besar, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaannya memerlukan penanganan yang detil dan melibatkan banyak pihak lintas instansi dan kelembagaan.

"Proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bukan perkara mudah. Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar," kata Soleh.

Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna menghindari kesalahan serta mempercepat proses. Proses-proses yang sebelumnya dapat memakan waktu lama seperti pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat.

"Dan yang terakhir, kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya," tutup Soleh.

Hingga saat ini, proses pengembangan vaksin Covid-19 telah mencapai tahapan fase uji klinis 3 yang melibatkan 1.620 relawan untuk menerima suntikan tahap 1 dan 1.630 relawan untuk menerima suntikan tahap 2.

Kini, para pihak terkait sedang menunggu hasil uji klinis tersebut untuk dilakukan langkah selanjutnya dalam rangkaian proses pembuatan vaksin yang telah ditunggu-tunggu guna menghentikan pandemi yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan.