Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah sedang menyiapkan sistem satu data vaksinasi Covid-19 menjelang pelaksanaan program vaksinasi sebagai upaya menangani pandemi di Indonesia.

"Perjalanan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti akan berjalan transparan. Dalam rangka transparansi itu, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," katanya dalam acara webinar dengan tema "Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19" yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11).

Menurut Erick, pembangunan sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19 ini memiliki lima tujuan utama.

Pertama, katanya, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas.

Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin, baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

"Sejak awal pemerintah terus melakukan sosialisasi juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar. Para pakar seperti ITAGI, IDI, semua kita libatkan. Karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia," ujarnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema vaksinasi. Skema pertama yaitu skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukum dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran.

Selanjutnya, skema kedua adalah vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. Menurut Erick, kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri tidak kalah penting.

"Melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri," ujar Erick.

Gandeng Telkom

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mendapatkan tanggung jawab untuk penyelarasan sistem satu data tersebut.

Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid menyebutkan bahwa sistem tersebut akan memberikan data yang terintegrasi, baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri.

"Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran," tutur Fajrin.

Saat ini, ujarnya, pihaknya sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian data penerima vaksin Covid-19 prioritas antar kementerian dan lembaga terkait.

"Kami sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, serta Polri," katanya.

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11/2020) dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11/2020) dan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Presiden menyampaikan bahwa secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan," terang Fajrin.