Luhut Sebut Praktik Monopoli yang Jerat Edhy Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Panjaitan mengungkap bahwa praktik monopoli pengangkutan ekspor benih lobster (benur) merupakan biang yang menjerat Edhy Prabowo.

Menjadi masalah karena ekspor pengangkutan hanya dilakukan oleh satu perusahaan. Padahal, hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan dalam program pemerintah.

"Sementara yang salah tadi adalah monopoli seperti pengangkutan itu yang tidak boleh terjadi," katanya setelah menghadiri rapat evaluasi kebijakan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Luhut mengatakan permasalahan itu sekarang sedang menjadi bahan evaluasi pemerintah. Atas dasar itulah, kebijakan ekspor benih lobster untuk sementara waktu dihentikan terlebih dulu.

"Pak Sekjen dengan tim sedang evaluasi," kata dia.

Namun, ia memastikan tak ada yang salah dari aturan ekspor benih lobster yang dikeluarkan Edhy Prabowo melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah RI.

Ia mengklaim kebijakan ekspor benih lobster dinikmati oleh masyarakat, khususnya para nelayan di daerah pesisir selatan.

"Memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan, di situ juga harus diperhatikan siklusnya dia juga harus menebar sehingga jangan nanti seperti over fishing," kata dia.

Seperti diketahui, eks menteri KKP Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam suap kasus izin ekspor benur. Edhy ditangkap sesaat setelah dirinya pulang dari Honolulu, Amerika Serikat pda Rabu (25/11).