Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor Vaksin Corona Rp50,95 Miliar

CNN Indonesia
Senin, 07 Des 2020 15:01 WIB
Menkeu Sri Mulyani membebaskan bea masuk dan pajak impor 1,2 juta dosis vaksin corona asal China senilai Rp50,95 miliar.
Menkeu Sri Mulyani membebaskan bea masuk dan pajak impor 1,2 juta dosis vaksin corona asal China senilai Rp50,95 miliar. (Muchlis - Biro Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan bea masuk dan pajak impor vaksin corona atau covid-19 senilai Rp50,95 miliar. Nominal itu berasal dari pembebasan bea masuk dan pajak dari 1,2 juta dosis vaksin yang datang dari Sinovac, farmasi asal China pada Minggu (6/12) malam.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pembebasan bea masuk dan pajak impor vaksin ini diberikan dari estimasi nilai kepabeanan mencapai US$20,57 juta. Nilai itu setara Rp290,06 miliar (kurs Rp14.100 per dolar AS).

"Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi ini sebesar Rp50,95 miliar rupiah, di mana untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp36,39 miliar," tutur Ani saat konferensi pers virtual terkait kedatangan vaksin covid-19, Senin (7/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan pemberian fasilitas bea masuk dan pajak impor vaksin ini berlaku bagi 1,2 juta dosis vaksin yang dikemas dalam 33 paket. Total berat bruto paket mencapai 9.229 kilogram (kg).

"Kami melakukan pelayanan oleh DJBC, bekerja sama dengan BPOM, Kemenkes, dan INSW, diberi pelayanan dari mulai mekanisme pengadaan dan persyaratan fasilitas fiskal serta rush handling," jelasnya.

Fasilitas ini diberikan ke PT Bio Farma (Persero) selaku importir vaksin. Perusahaan pelat merah itu ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan.

"Tadi malam begitu sudah datang langsung diperiksa dan dikirim ke gudang Bio Farma di Bandung dengan pengawalan TNI dan Polri," imbuh dia.

Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan vaksin corona yang sudah tiba belum bisa langsung didistribusikan ke masyarakat.

Sebab, masih perlu menunggu evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tujuannya untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Selain itu, harus menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

[Gambas:Video CNN]

Hingga saat ini, belum diketahui data keamanan dan efikasi (kemanjuran) dari uji klinis tahap ketiga Vaksin Sinovac. Hal ini berbeda dari Pfizer yang telah mengeluarkan data efikasi yaitu 90 persen efektif, dan Moderna dengan klaim tingkat efektifitas hingga 94,5 persen.

Di Indonesia, uji klinis Vaksin Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran baru tuntas pada Mei 2021 dan laporan awal pada Januari 2021.

(uli/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER