Anak Buah Luhut Usul Vaksin Corona Masuk Proyek Strategis

CNN Indonesia
Rabu, 09 Des 2020 06:31 WIB
Asdep Infrastruktur, Pertambangan dan Energi Kemenkomarves Yudi Prabangga usul agar program vaksin corona bisa masuk dalam daftar proyek strategis nasional.
Kemenko Kemaritiman dan Investasi usul agar vaksin corona masuk daftar proyek strategis nasional. Ilustrasi. (AFP/NOEL CELIS).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengusulkan agar program vaksin covid-19 masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Itu diajukan karena kebutuhan vaksin cukup mendesak untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Mudah-mudahan ada ruang yang bisa menampung hal yang sifatnya strategis. Pengadaan untuk vaksin barangkali bisa terfasilitasi untuk PSN yang saat ini belum teraba," ucap Asisten Deputi Infrastruktur, Pertambangan dan Energi Kemenkomarves Yudi Prabangga dalam sosialisasi Perpres 109/2020 yang digelar secara virtual, Selasa (8/12).

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo pihaknya membuka peluang untuk memasukkan vaksin dalam PSN prioritas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, itu bisa dilakukan jika presiden meminta daftar PSN dalam Perpres 106/2020 ditangguhkan. Ketika itu dilakukan, maka program atau proyek baru bisa dimasukkan.

Proyek vaksin juga dimungkinkan masuk dalam PSN prioritas pada 2021. Pasalnya kini daftar PSN sangat fleksibel dan mudah diubah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Saya kira kita tinggal lihat saja kalau dari kementerian terkait ada program vaksin baik pengembangan dalam negeri oleh BPPT atau Kemenkes silahkan diajukan saja. Kalau ada dokumen awal yang menyatakan vaksin ini layak sebagai PSN silahkan saja dari BUMN atau BPPT atau Kemenkes silahkan saja. Tapi saat ini kami belum menerima," ucapnya.

Selain ketentuan baru soal lampiran PSN bisa diubah dengan Permenko, Perpres 106/2020 juga mengatur kewajiban penanggung jawab proyek untuk memberikan informasi terkait proyek pada Sekretariat KPPIP.

Selain itu ada pula ketentuan tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pemda untuk PSN dalam rangka mendorong investasi swasta di daerah dan pemberian izin PSN melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER