Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan vaksin corona gratis ke seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai masyarakat yang rentan terhadap covid-19 baik karena profesinya seperti tenaga medis, guru, dan lain-lain serta karena usia memang perlu mendapat prioritas vaksinasi.
Kendati demikian, kelompok masyarakat lainnya seperti pekerja pabrik, juga tidak berarti diabaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diharapkan pemerintah memberikan vaksinasi tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, namun kepada seluruh masyarakat termasuk para pekerja dengan biaya dari negara," ucapnya dalam video conference, Selasa (15/12).
Menurut Hariyadi, vaksinasi gratis terbatas tidak menguntungkan bagi karyawan yang perusahaannya tidak bisa menjalankan vaksinasi karena ketiadaan dana. Di samping itu, tujuan mencapai herd immunity lewat vaksinasi juga tak akan tercapai.
"Kalau nanti vaksinnya harganya mahal, itu bagaimana? Kan karyawan enggak dihitung 1-2 orang (untuk melakukan vaksinasi). Kalau perusahaan karyawan banyak bagaimana? Menurut saya itu harus dilihat secara jernih. Apindo enggak sembarang usul, tapi demi keselamatan semua," tandas Hariyadi.
Ia juga menilai vaksinasi terbatas akan menciptakan diskriminasi seperti yang sempat terjadi pada program bantuan subsidi upah. Saat itu, terang Hariyadi, bantuan hanya diberikan kepada karyawan yang perusahaan telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020.
Padahal, perusahaan yang belum membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan tersebut masuk ke dalam kategori sektor usaha terdampak pandemi yang perlu bantuan pemerintah.
"Memang mungkin ada perusahaan yang punya kemampuan, tapi kalau dia enggak punya kemampuan? Jangan sampai aksesnya tertutup karena itu. Pas bantuan subsidi upah pekerja kemarin kami kan juga komplain," tuturnya.
Dalam waktu dekat, rencana Apindo akan menyampaikan permintaan tersebut secara langsung ke pemerintah agar ke depan vaksinasi tersebut dapat benar-benar membantu usaha yang terdampak pandemi.
"Kami mendukung vaksinasi tapi yang jadi kendala adalah vaksinasi apalagi perusahaan yang terdampak harusnya ditanggung negara. Tapi kemarin muncul wacana vaksinasi mandiri. Ini harus kita diskusikan karena, toh, sektor terdampak dapat stimulusnya relatif tidak signifikan," tandasnya.