BI Klaim Ikut Patungan Dana Vaksin Corona Lewat Beli SBN

Bank Indonesia (BI) mengklaim telah ikut menanggung pendanaan untuk pengadaan dan distribusi vaksin corona atau covid-19 serta vaksinasi untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tanggungan itu diberikan melalui pembelian surat utang negara oleh bank sentral nasional dalam setahun terakhir. Hal tersebut merupakan bagian dari skema berbagi beban (burden sharing).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan 'patungan' dana vaksin diberikan melalui hasil pembelian Surat Berharga Negara (SBN) secara langsung di pasar perdana berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) II dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 Juli 2020. Hasil pembelian mencapai Rp397,56 triliun per 15 Desember 2020.

"Pembiayaan vaksin dari burden sharing pembelian SBN berdasarkan keputusan 7 Juli 2020 sebesar Rp397,56 triliun untuk public goods telah selesai dilakukan," ujar Perry dalam konferensi virtual Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (17/12).

Dari hasil pembelian SBN tersebut, Perry bilang sebagian dana sudah dialokasikan untuk pemenuhan dana penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk kebutuhan pengadaan vaksin.

"Dalam pemesanan vaksin, BI juga kontribusi bahwa pemesanan yang dilakukan pemerintah selama ini menggunakan dana dari burden sharing yang sudah disampaikan, SBN yang sudah BI beli dan dananya untuk memesan vaksin," klaimnya.

Perry bilang tidak semua dana digunakan Sri Mulyani untuk kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dana itu juga tidak semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan covid-19 dan PEN.

Informasi yang diterima Perry dari Sri Mulyani, ternyata ada sisa dana dari hasil pembelian surat utang negara oleh BI sekitar Rp30 triliun sampai Rp39 triliun. Dana itu selanjutnya bisa digunakan untuk pengadaan dan distribusi vaksin covid-19 pada tahun depan.

"Dana yang belum digunakan, bisa di carry over ke 2021, dan kami mendukung penuh kalau dana ini digunakan, diprioritaskan untuk membeli vaksin covid-19," tuturnya.

Kendati begitu, Perry mengaku BI tidak memberi intervensi soal porsi dana hasil pembelian SBN yang sekiranya perlu digunakan pada tahun ini dan tahun depan. Begitu juga dengan pemanfaatan dalam program PEN.

"Sepenuhnya itu kewenangan pemerintah, komitmen BI adalah bersama sama melakukan dan mendukung upaya vaksinasi karena penting untuk meningkatkan mobilitas manusia, aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan menghindarkan dampak pandemi ke sektor keuangan," tekannya.

Di sisi lain, Perry menegaskan sejauh ini belum ada rencana antara pemerintah dan BI untuk memperpanjang kerja sama pembelian surat utang melalui SKB II atau secara langsung di pasar perdana, meski pemerintah membutuhkan dana besar untuk pengadaan vaksin gratis bagi masyarakat.

Sejauh ini, kesepakatan kerja sama yang sudah disetujui untuk diperpanjang hanya sesuai SKB I, yaitu pembelian surat utang di pasar sekunder. Syaratnya, pasar tidak menyerap seluruh penawaran surat utang pemerintah.

"Hanya SKB I 16 April 2020 yang akan berlanjut di 2021," imbuhnya.

Secara total, BI sudah membeli SBN pemerintah mencapai Rp473,42 triliun per 15 Desember 2020. Terdiri dari pembelian surat utang berdasarkan SKB I yang diterbitkan pada 16 April 2020 sebesar Rp75,86 triliun dan SKB II Rp397,56 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Khusus untuk pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan public goods untuk UMKM sebesar Rp114,81 triliun. Sementara ntuk non-public goods senilai Rp62,22 triliun.

Sebelumnya, Sri Mulyani mencadangkan dana Rp35,1 triliun dari program kesehatan di PEN untuk pengadaan vaksin pada tahun ini. Sementara, tahun depan, bendahara negara menyiapkan Rp60,5 triliun untuk penanganan covid-19 dan vaksinasi.