Menaker Ungkap Keluhan soal Produktivitas Pekerja RI Rendah

CNN Indonesia | Selasa, 22/12/2020 17:18 WIB
Menaker Ida mendapat info bahwa pengusaha menilai upah minimum di Indonesia tidak sebanding dengan produktivitas pekerja. Menaker Ida mendapat info bahwa pengusaha menilai upah minimum di Indonesia tidak sebanding dengan produktivitas pekerja. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap sejumlah keluhan dari pengusaha soal rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Bahkan, menurut pengusaha, produktivitas tersebut tak sepadan dengan upah yang dibayarkan perusahaan.

"Survei yang dilakukan kepada para pelaku usaha di Indonesia menunjukkan mayoritas responden menjawab bahwa nilai upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja," ungkap Ida di acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021 secara virtual, Selasa (22/12).

Tingkat produktivitas pekerja domestik yang rendah ini, kata Ida, juga sejalan dengan hasil pemantauan dari Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Menurut lembaga tersebut, tingkat produktivitas tenaga kerja di Tanah Air lebih rendah di bawah rata-rata negara dengan penghasilan menengah bawah.


"Tingkat produktivitas pekerja kita juga di bawah negara pesaing kita seperti Vietnam," katanya.

Untuk itu, menurut Ida, perlu ada reformasi dalam peningkatan produktivitas pekerja Indonesia. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Apabila tidak dilakukan, menurut Ida, kondisi tersebut akan menjadi bumerang bagi Indonesia di masa mendatang. Hal ini karena aliran investasi dan penciptaan lapangan kerja yang berencana masuk ke Indonesia sangat memperhatikan tingkat produktivitas ini.

Selain itu, Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif akan meningkat pesat dan membutuhkan banyak lapangan kerja. Di sisi lain, Indonesia perlu menaklukkan tantangan produktivitas ini untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang tertekan selama pandemi virus corona atau covid-19.

Terkait tantangan ini, pemerintah memiliki satu kebijakan melalui Undang-undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Ida mengklaim aturan ini akan menyederhanakan, memberi sinkronisasi, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

"UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang selama ini menghambat penciptaan lapangan kerja," katanya.

Targetnya, UU Cipta Kerja dapat menumbuhkan investasi ke kisaran 6,6 persen sampai 7 persen. Lalu, memberi kontribusi ke ekonomi sehingga tumbuh di kisaran 5,7 persen sampai 6 persen per tahun.

"Selanjutnya pertumbuhan ini ditargetkan untuk dapat menciptakan 2,7 sampai dengan 3 juta lapangan kerja per tahun," ujarnya.

Imbas Pandemi

Ida turut memaparkan bahwa pandemi telah memberi dampak besar ke sektor ketenagakerjaan. Pertama, membuat tingkat pengangguran meningkat di Indonesia.

Totalnya, ada 9,7 juta pengangguran per Februari 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tembus 7,07 persen pada periode yang sama.

"Ada kenaikan jumlah dan tingkat pengangguran yang signifikan akibat dampak pandemi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara data ILO mencatat dampak pandemi menghilangkan dan menurunkan jam kerja 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi.

Terdiri dari penambahan pengangguran karena covid-19 sebanyak 2,56 juta orang dan bukan angkatan kerja karena covid-19 760 ribu orang. Selain itu, juga membuat pekerja sementara tidak bekerja sebanyak 1,77 juta orang dan mengurangi jam kerja 24,03 juta orang.

(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK