YLKI Minta BPOM Tak Ditekan Beri Izin Darurat Vaksin

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk bekerja secara profesional dan independen dalam mengkaji izin pakai penggunaan darurat (emergency use authorization/ EUA) vaksin corona.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut aspek keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Tulus tak ingin BPOM mendapatkan tekanan dari pihak tertentu untuk mengeluarkan izin sehingga proses uji klinis menjadi terburu-buru.

"Badan POM tidak boleh diburu-buru, ditekan dalam bekerja. Jangan sampai EUA dikeluarkan tapi karena ada tekanan dari pihak tertentu," katanya seperti dikutip dari rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (6/1).

Tulus melontarkan hal tersebut karena ia menilai tekanan berpotensi mengabaikan aspek profesionalitas, keamanan, dan kesehatan. Padahal, keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.

Kekhawatiran Tulus muncul karena vaksin covid-19 buatan Sinovac Biotech yang belum teruji efikasinya telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini, BPOM belum mengeluarkan EUA, namun pemerintah telah menetapkan tanggal vaksinasi perdana.

[Gambas:Video CNN]

Rencananya, vaksinasi pertama akan dilakukan pada 13 Januari mendatang. Vaksin akan disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Vaksinasi serentak juga akan dilakukan di 34 provinsi pada Kamis dan Jumat atau 14-15 Januari mendatang kepada kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan (nakes), kepala daerah, dan tokoh masyarakat.