Ide Sebar Vaksin dengan Pendingin versi Pengusaha Logistik

Wella Andany, CNN Indonesia | Jumat, 15/01/2021 08:48 WIB
Pengusaha logistik mengusulkan pemerintah menentukan sejumlah titik atau pusat penyebaran, sebelum mengirimkan vaksin corona ke daerah. Pengusaha logistik mengusulkan pemerintah menentukan sejumlah titik atau pusat penyebaran, sebelum mengirimkan vaksin corona ke daerah. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah resmi memulai program vaksinasi usai suntikan perdana vaksin corona ke tubuh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin, Rabu (13/1). Vaksinasi ini dalam rangka menekan penyebaran penyakit covid-19 (virus corona).

Pemerintah menyiapkan 70 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 181 juta orang disuntik vaksin demi mencapai tujuan herd immunity atau kekebalan komunitas. Itu pun, satu orang akan menerima dua kali vaksinasi.

Artinya, ada sedikitnya 362 juta vaksin yang disiapkan pemerintah, dengan asumsi cadangan 15 persen dari kebutuhan, total pengadaan vaksin mencapai 416,3 juta dosis.


Melihat besarnya jumlah vaksin corona yang harus didistribusikan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai sudah seharusnya logistik menjadi pekerjaan bersama. Tidak hanya pemerintah saja.

Sebab, berdasarkan pengalaman vaksin-vaksin yang digelar (vaksin non-corona), per tahunnya pemerintah hanya mendistribusikan 43,9 juta dosis.

Karenanya, ia menilai pemerintah harus memiliki pola distribusi yang matang dan rinci. Apalagi, distribusi tidak bisa dilakukan dengan skema logistik biasa, perlu fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas vaksin yang diangkut.

Yuki mengusulkan sejumlah ide, infrastruktur, dan fasilitas pengiriman. Pertama, ia menyarankan menentukan terlebih dahulu sejumlah titik atau pusat penyebaran vaksin (hub) di kota-kota besar di Indonesia. Hub-hub ini yang bertanggung jawab menyalurkan vaksin ke kabupaten/kota tujuan.

Setelah itu, hub vaksin akan ditransportasikan ke rumah sakit (RS) tempat calon penerima. Ia tidak menyarankan menyimpan stok vaksin di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi masing-masing karena fasilitas dan infrastruktur tiap dinkes tidak merata.

Menurut dia, salah kalkulasi dalam pengiriman dapat berakibat fatal, termasuk jika menyimpan vaksin di tempat yang tidak memiliki fasilitas pendingin.

Vaksin juga harus disimpan di box atau container khusus yang mendapat sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan izin Badan POM. Vaksin corona tidak bisa disimpan di container dingin penyimpan biasa.

Perlu diingat, Indonesia berencana menggunakan vaksin dari berbagai merek dan negara. Ketentuan penyimpanan suhunya pun bervariasi dari minus 5 derajat hingga minus 70 derajat celcius.

[Gambas:Video CNN]

"Kami kalau diminta mendatangkan kontainer minus 60 derajat siap kok. Kontainer itu tidak ada di Indonesia, tapi pemerintah tidak perlu beli, bisa disewa lewat kesepakatan. Nanti prosesnya bisa secara terbuka," ujar Yukki kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

Kedua, lanjut dia, pola pengiriman berbasis teknologi. Monitoring, ia menilai, sama pentingnya dengan pengadaan vaksin. Percuma bila pemerintah berhasil mendatangkan ratusan juta vaksin, namun eksekusinya di lapangan tak maksimal.

Satu-satunya cara agar monitoring dapat dilakukan secara real time adalah dengan mengandalkan digitalisasi. Dengan pola ini, ia menyebut setiap vaksin yang akan disuntikkan telah memiliki barcode yang ditujukan oleh individu tertentu.

Sehingga, jatah setiap vaksin ini jelas berdasarkan nama dan tempat tinggal (by name, by address) dan bisa dilakukan pelacakan (tracking) siapa saja yang sudah menerima vaksinasi sekali, dua kali, atau belum sama sekali.

Sistem monitoring ini bisa digunakan untuk mengevaluasi. Misalnya, jika terjadi efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), pemerintah dapat mengetahui vaksin apa yang disuntikkan kepada invididu yang mengalami KIPI.

Yukki optimistis sistem digitalisasi bisa diimplementasikan, ia mengaku sistem tidak rumit dan dapat disiapkan dalam waktu satu bulan. Lagi-lagi, ia mensyaratkan pemerintah untuk terbuka soal kendala-kendala yang dihadapi jika ingin sistem distribusi vaksinasi dikejar bersama.

"Tidak ada yang terlambat, ini baru tahap awal. Ibaratnya sudah dilakukan banyak dunia usaha, nggak hanya vaksin tapi juga barang branded dimonitor. Kalau vaksin, (bisa dimonitor) sampai disuntikkan," imbuhnya.

Ketiga, apabila fasilitas di daerah tertentu tidak memadai, dia menyarankan pemerintah untuk menyimpan vaksin di tempat-tempat yang memiliki tingkat pengamanan maksimal, contohnya bandara atau pelabuhan yang merupakan restricted area.

Saran ini bisa dilakukan, karena setiap provinsi memiliki bandara atau pelabuhan masing-masing. Dari pandangannya, makin sedikit tempat transit vaksin, makin mudah pula monitoring pemerintah.

Dari bandara/pelabuhan, transportasi vaksin baru akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dalam sistem. Sehingga, vaksin tidak lama mengendap di Dinkes atau pusat kesehatan yang mungkin sistem pengamanannya tidak terjamin.

Keempat, pengolahan dan pemusnahan limbah pasca vaksinasi. Ia mengingatkan agar pemerintah juga menyiapkan sistem pengolahan limbah alat kesehatan dari sekarang.

Kalau sistem pengolahan limbah dari alat suntik hingga botol vaksin tidak dipetakan, ia khawatir akan ada oknum nakal yang memanfaatkan keadaan.

Pun banyak yang harus disiapkan, namun Yuki percaya program vaksinasi dapat berjalan dengan baik dengan catatan perencanaan harus dilakukan dari sekarang.

Ia berharap pemerintah akan lebih terbuka dalam proses vaksinasi ke depannya agar masalah distribusi dapat dipecahkan bersama.

Ingat Kedaluwarsa Vaksin

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK