Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pengadaan vaksin corona bisa melampaui Rp74 triliun. Alasannya, banyak negara-negara kaya memborong vaksin, sehingga membuat harganya jadi lebih mahal dari estimasi awal pemerintah.
"Kalau kita lihat, sudah mulai terjadi kenaikan harga vaksin karena negara-negara kaya memborong semuanya. Jadi, orang-orang kaya di negara kaya sudah mulai memborong sendiri," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi XI, Rabu (27/1).
Belum lagi, jumlah target herd immunity yang dicanangkan pemerintah bergantung pada efikasi vaksin covid-19. Artinya, jika efikasinya rendah, maka jumlah vaksin yang dibutuhkan makin besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sasarannya itu kan adalah yang tidak memiliki komorbid, berusia 18 sampai 59 tahun dan jumlahnya harus mencapai herd immunity itu, dan itu bergantung dari efikasinya," imbuh dia.
Karena itu lah, kata dia, pemerintah menghitung ulang kebutuhan sembari melakukan realokasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga untuk menambah kekurangan dana pengadaan vaksin tersebut.
"Ini mungkin sesuatu yang sudah disampaikan WHO bahwa vaksinasi covid-19 ini bisa menjadi tragedi moral dunia," tutur bendahara negara.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah telah mengestimasi anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp74 triliun. Anggaran itu akan dipenuhi melalui alokasi APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, realokasi anggaran PC PEN Tahun 2020 sebesar Rp36,4 triliun, serta realokasi dan refocusing belanja kementerian/lembaga.
"Sesudah Presiden (Joko Widodo) menetapkan bahwa vaksinasi akan dilakukan gratis, anggaran bisa capai lebih Rp74 triliun. Hanya untuk vaksinasi," tegasnya.