Menteri Keuangan Sri Mulyani tak ingin Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) mengulang kisah buruk pengelolaan dana abadi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ia sudah mengantisipasi hal tersebut sejak proses rekrutmen Dewan Pengawas (Dewas) profesional.
Sri Mulyani mengatakan praktik yang terjadi di 1MDB bisa saja terjadi jika pengelolaan SWF tidak transparan. Maka itu, ia ingin SWF mengadopsi Santiago Principles atau prinsip SWF yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan corporate governance yang baik.
Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan SWF tak akan seperti 1MDB. Dengan kata lain, ia meyakini SWF bisa dikelola secara transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harapkan SWF yang berbeda dengan SWF tetangga, di mana ada kasus-kasus dikit 1MDB dan lain-lain," terang Erick.
Lantas, apa sebenarnya perbedaan SWF dan 1MDB?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan SWF pada Desember 2020 lalu. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI.
Dalam aturan itu dijelaskan bahwa SWF adalah lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Nantinya, SWF bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi investasi. Dalam menjalankan tugasnya, SWF memiliki wewenang untuk melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, mengelola aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian, menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menata aset.
SWF nantinya dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan atau lembaga pemerintah, serta entitas lainnya yang berasal dari dalam dan luar negeri.
Organisasi SWF ini terdiri dari Dewas dan Dewan Direktur. Dewas berisi lima anggota yang terdiri dari Menteri keuangan sebagai Ketua merangkap anggota dan Menteri BUMN sebagai anggota.
Lalu, ada tiga orang Dewas yang berasal dari unsur profesional. Anggota Dewas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Sementara, Dewan Direktur terdiri dari lima orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional. Mereka diangkat dan diberhentikan juga oleh Presiden.
Lebih lanjut, modal SWF bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) dan sumber lainnya. PMN ini dapat berupa uang tunai, barang milik negara (BMN), piutang negara pada BUMN, dan saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas (PT).
Pemerintah menetapkan modal awal SWF sebesar Rp75 triliun. Penyetoran modal awal SWF sebesar Rp15 triliun dan sisanya akan dilakukan secara bertahap sampai akhir 2021.
Mengutip dari berbagai sumber, 1MDB adalah lembaga investasi Malaysia yang bermula dari Otoritas Investasi Terengganu (OIT) yang didirikan pada 2008 lalu. Setelah itu, eks Perdana Menteri Najib Razak mengambil alih dan menjadikan lembaga itu sebagai perusahaan milik Kementerian Keuangan Malaysia dan OIT berubah nama menjadi 1MDB.
1MDB didirikan dengan tujuan mendorong inisiatif strategis dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dengan menjalin kemitraan global. Lembaga ini juga sebagai upaya pemerintah Malaysia untuk menjaring investasi asing secara langsung.
Lihat juga:Pemerintah Masih Seleksi Jajaran Direksi SWF |
Lembaga ini menjadi sumber kekisruhan politik Malaysia. Pasalnya, lembaga itu memiliki utang sebesar US$10 miliar dalam lima tahun pertama.
Sebagian besar utang 1MDB digunakan untuk pembelian 13 pembangkit listrik di enam negara. Salah satunya di Malaysia dengan nilai total US$4,3 miliar.
Hanya saja, pengelola 1MDB selalu mengklaim bahwa lembaga tersebut sehat karena memiliki aset sekitar US$12 miliar. Selain utang, muncul dugaan Najib menerima aliran dana dari 1MDB sebesar US$700 juta pada 2013.
Usut punya usut, tokoh di belakang 1MDB adalah pengusaha Low Taek Jho. Ia adalah kawan dari putra tiri Najib, Riza Aziz.
Najib menjadi Ketua Dewan Penasihat 1MDB. Kemudian, jabatan direktur diberikan kepada teman Low Taek Jho.
Sementara, Low Taek Jho tidak punya jabatan resmi di 1MDB. Hanya saja, ia sering dimintai nasehat mengenai langkah-langkah investasi di 1MDB.
1MDB fokus pada proyek pembangunan strategis dalam bidang energi, properti, pariwisata, dan agribisnis. Beberapa pihak yang sempat bekerja sama dengan 1MDB, antara lain State Grid Corporation of China (SGCC) dan Abu Dhabi Future Energy Company.