PUPR Sebar Rp21 Triliun Bantu Masyarakat Miskin Miliki Rumah

CNN Indonesia | Kamis, 28/01/2021 11:42 WIB
Kementerian PUPR menyebar anggaran Rp21 triliun guna membantu masyarakat miskin memiliki rumah. Salah satunya, untuk subsidi bantuan uang muka rumah. PUPR menggelontorkan anggaran Rp21 triliun lebih guna membantu masyarakat miskin punya rumah. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Harvey Darian).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan banyak anggaran bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin pada 2021 ini. 

Pertama, sebesar Rp16,66 triliun untuk Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Itu digelontorkan untuk pembiayaan 157.500 unit rumah.

Kedua, sebesar Rp630 miliar untuk subsidi bantuan uang muka pembelian rumah. Ketiga, sebesar Rp1,6 triliun untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).


Anggaran digelontorkan untuk bantuan pembiayaan 39.996 unit rumah. Sedangkan, anggaran keempat yang sebesar Rp2,8 triliun digelontorkan untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Itu dialokasikan untuk 25.380 unit rumah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut digelontorkan demi memenuhi kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Itu digelontorkan dalam rangka mencapai target peningkatan akses rumah layak huni sebesar 56,75 persen menjadi 70 persen yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Basuki seperti dikutip dari website pu.go.id, Kamis (28/1).

[Gambas:Video CNN]

Ia menambahkan untuk anggaran FLPP, yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Supaya itu bisa disalurkan dengan cepat dan tepat,  pihaknya menggandeng 30 bank pelaksana.

Untuk memberikan perlindungan konsumen yang mendapatkan fasilitas itu, Kementerian PUPR terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi

(bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK