Jalan Pintas Bank Jangkau Wong Cilik
"Saya awalnya online dulu sih, terus baru buka di Tanah Abang untuk mencari pasar yang lebih besar," kata Stephen, pedagang baju Tenabang, pada suatu siang.
Ia menyewa kios itu pada awal tahun lalu. Malang, belum tiga bulan, pandemi corona menghantam. Satu per satu kios di kiri-kanan nya tutup. Pusat tekstil terbesar Asia Tenggara yang biasanya hirup pikuk itu, kini sepi.
Stephen beruntung. Ia bisa bertahan dengan berjualan pakaian melalui lokapasar atau marketplace. Berbekal laptop, jaringan internet, dan akun seller pada dua marketplace ternama, ia melayani pesanan grosir dari puluhan 'Admin', pengecer busana online untuk para 'Sis'.
Lihat juga:Utang Online di Mata Dua Generasi |
"Saya memasok ke toko-toko yang berbasis online," jelasnya.
Stephen tak bisa membayangkan apabila corona mewabah saat tidak ada aplikasi belanja online seperti sekarang. Ia pasti kelimpungan untuk membayar sewa kiosnya yang mencapai puluhan juta per tahun.
Belanja online naik daun selama pandemi. Maklum, pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas sosial yang membuat masyarakat lebih banyak di rumah. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah transaksi e-commerce meningkat hampir dua kali lipat, yaitu dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020.
Ketika sebagian besar sektor lain memble, jumlah pengunjung web tiga marketplace terbesar di Indonesia, Shopee, Tokopedia dan Bukalapak, melesat. Riset iPrice mencatat, per kuartal III 2020, rata-rata jumlah pengunjung bulanan ketiga platform mencapai 212,8 juta atau melonjak 29 persen dari periode yang sama tahun lalu, 164,6 juta.
Marketplace juga menawarkan cara instan bagi siapapun yang ingin menjadi wirausaha. Suatu alternatif yang relevan di tengahnya maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.
Tokopedia, misalnya, jumlah penjual yang terdaftar hingga akhir tahun lalu lebih dari 9,9 juta penjual, meningkat dari tahun sebelumnya yang masih berkisar 7 jutaan. "Hampir 100 persen adalah UMKM, bahkan 94 persen berskala mikro," kata VP of Corporate Communication Tokopedia Nuraini Razak.
Hal sama juga terjadi pada Bukalapak. Dalam temu media yang digelar awal Januari lalu, CEO Bukalapak Rachmat Kaimudin mengungkapkan jumlah pelapak online perusahaan meningkat dari kisaran 5 juta menjadi lebih dari 6 juta pelapak di mana mayoritasnya adalah UMKM.
Sementara itu, perbankan nasional punya kewajiban untuk menyalurkan minimal 20 persen dari total portofolio kredit kepada UMKM. Pekerjaan rumah itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/12 Tahun 2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sejak 2017, Bank Indonesia mencatat rasio kredit UMKM terhadap total kredit tertahan di kisaran 20 persen secara industri. Khusus tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit UMKM mencapai Rp1.088 triliun dari total kredit yang berkisar Rp5.480 triliun.
Porsi penyaluran kredit itu relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara tetangga. Mengutip laporan 'Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 : An OECD Scoreboard', porsi penyaluran kredit ke UMKM di Malaysia dan Thailand sudah mencapai 50 persen. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan masing-masing 66 persen dan 81 persen.
Jika dilihat lebih lanjut, tertahannya porsi kredit UMKM di Indonesia bisa terjadi karena selama ini mayoritas penyaluran dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Per September 2020 saja bank yang identik dengan 'wong cilik' itu menyalurkan kredit UMKM sekitar Rp754,3 triliun atau setara dengan 80,65 persen dari total kreditnya.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat menilai hal itu terjadi lantaran setiap bank memiliki segmen pasar yang berbeda. Ada bank yang bisnisnya fokus pada pembiayaan usaha kecil, seperti BRI. Untuk menunjang bisnisnya, BRI memiliki banyak kantor cabang dan unit pembantu hingga ke pelosok daerah. Sementara, ada bank yang fokus menyalurkan kredit pada korporasi maupun konsumer. Konsekuensinya, jumlah kantor cabang juga terbatas di kota-kota besar.
"Untuk bank-bank tertentu kan kantornya hanya tertentu saja sedangkan UMKM kan harus beredar ke mana-mana," ujar Teguh kepada penulis.
Gandeng Marketplace
UMKM sendiri memiliki peran penting terhadap perekonomian. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM tahun lalu mencapai 64 juta atau setara dengan 99 persen unit usaha di Indonesia. Meski kontribusinya terhadap perekonomian sekitar 57 persen, perannya terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Artinya, kejatuhan UMKM bakal menimbulkan berbagai persoalan mulai dari perlambatan laju ekonomi, pengangguran hingga kemiskinan.
Tak ayal, Teguh mendukung upaya bank yang ingin meningkatkan porsi penyaluran kredit mereka kepada usaha kecil saat pandemi, salah satunya dengan berkolaborasi bersama marketplace. Wasit jasa keuangan itu telah memasang rambu-rambu kerja sama itu. Salah satunya dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.