Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI akan melakukan penghimpunan dana melalui skema penerbitan saham baru alias rights issue dalam rangka pembentukan perusahaan induk (holding) ultra mikro.
Ani, sapaan akrabnya mengatakan rights issue BRI sudah disetujui oleh pemerintah dan merupakan arahan dari komite privatisasi serta rekomendasi yang telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, rencana tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.
Rencananya, pembentukan holding tersebut dilakukan bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selanjutnya seluruh saham seri B negara pada Pegadaian dan PNM akan disetor ke BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam rights issue BRI," ungkap Ani saat rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (8/2).
Ia mengatakan keputusan penyetoran seluruh saham seri B negara dari Pegadaian dan PNM ini sesuai mekanisme yang tertuang di PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.
"Setelah transaksi rights issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B negara milik Pegadaian dan PNM," imbuhnya.
Seluruh proses pengalihan ini dilakukan secara nontunai. Kendati begitu, ia memastikan kepemilikan negara di kedua BUMN tidak serta merta hilang.
Pasalnya, pemerintah masih memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna di Pegadaian dan PNM. Hal ini membuat status Pegadaian dan PNM tetap berbeda dengan anak usaha BRI lainnya. Kemudian, pemerintah juga masih memiliki saham BRI dengan porsi 56,75 persen.
Terkait nilai transaksi, Ani mengungkap akan didasarkan pada hasil penilaian independen dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Nilainya juga akan disesuaikan dengan ketentuan pasar modal.
Di sisi lain, bendahara negara memastikan proses holding ultra mikro tidak akan mengubah proses bisnis, budaya, dan peran Pegadaian dan PNM. Ia memastikan juga tidak ada penutupan unit kerja di kedua BUMN.
"Holding tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja di Pegadaian dan PNM," tekannya.
Selanjutnya, pemerintah akan membentuk komite eksekutif holding UMi untuk memantau kemajuan implementasi dan kepatuhan terhadap komitmen yang sudah disepakati. BRI pun dipastikan akan memberikan dukungan permodalan kepada Pegadaian dan PNM.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan holding ultra mikro akan memberi berbagai manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan pelat merah yang bersangkutan.
Bagi masyarakat, holding ultra mikro akan memudahkan akses layanan pembiayaan bagi usaha skala ultra mikro. Proyeksinya, holding akan meningkatkan jumlah nasabah UMi dari kurang lebih 15 juta pada saat ini menjadi kurang lebih 29 juta nasabah pada 2024.
Selain itu, holding akan mengurangi biaya pendanaan usaha UMi, meningkatkan taraf hidup melalui pembagian jaminan dan bantuan sosial yang didistribusikan, dan meningkatkan literasi keuangan nasional.
Holding juga diyakini akan menurunkan jumlah usaha ultra mikro yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal mencapai 68 persen dari total pada 2018 menjadi hanya 42 persen pada 2024.
"Holding akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk 29 juta usaha UMi di 2024," ucap Ani.
Sementara bagi pemerintah, holding akan membantu tercapainya rasio kredit UMKM sesuai agenda pembangunan nasional Indonesia. Kemudian, meningkatkan pemerataan ekonomi melalui perluasan akses kredit UMi dan menciptakan lapangan kerja dan bisnis baru.
Selanjutnya, memperkuat kerangka sistem finansial Indonesia, meningkatkan efisiensi tata kelola BUMN dengan mengurangi jumlah entitas, hingga membentuk wadah untuk pendistribusian program pemerintah dari berbagi kementerian yang menargetkan segmen ultra mikro.
Sedangkan bagi perusahaan, holding akan meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas dari BRI, Pegadaian, dan PNM. Holding juga meningkatkan efisiensi bisnis dan penurunan biaya dana (cost of fund).