Buruh Surati Jokowi Minta BLT Pekerja Lanjut Tahun Ini

CNN Indonesia | Rabu, 10/02/2021 14:26 WIB

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan membantu menjaga daya beli. (CNN Indonesia/Aria Ananda).

Jakarta, CNN Indonesia --

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan program bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada 2021. Bantuan itu masih dibutuhkan buruh untuk bertahan hidup di tengah pandemi covid-19.

"Sudah (kirim surat) hari ini atau kemarin. Kami kirim surat ke Pak Jokowi resmi meminta kebijakan beliau untuk berikan BLT Pekerja," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (10/2).

Menurut Said, BLT pekerja itu akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya buruh. Jika daya beli bisa dijaga, maka dampaknya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lihat juga:

DPR dan Ekonom Kritik Penghentian BLT Subsidi Upah

"Kalau daya beli turun, investasi turun, konsumsi turun, apalagi yang mau diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi. BLT pekerja ini cara intervensi pemerintah melindungi rakyat yang masih kerja," jelas Said.

Ia mengaku heran dengan para menteri, khususnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang sepertinya tidak memperjuangkan kelanjutan BLT pekerja. Seharusnya, kata Said, Ida bisa melobi Komisi IX DPR RI agar membahas anggaran untuk BLT pekerja dengan Kementerian Keuangan.

"Lobi Komisi IX agar pas pembahasan anggaran di badan anggaran muncul (dibahas)," kata Said.

Sebelumnya, Ida mengatakan kepastian soal BLT pekerja tidak didapat kementeriannya. Itu terlihat dari tidak adanya penugasan dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke kementeriannya untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Lihat juga:

Tak Efektif Dongkrak Ekonomi, BLT Subsidi Upah Wajar Disetop

"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemenaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ucap Ida.

Meski tak ada lagi BLT itu, Ida mengatakan pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi corona bagi pekerja. Salah satunya, dengan melanjutkan Program Kartu Prakerja. Selain itu, pemerintah juga masih menggencarkan program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga.

Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan BLT pekerja sebesar Rp29,41 triliun per 31 Desember 2020. Angka itu setara 98,81 persen dari target yang sebesar Rp29,76 triliun.

Penyaluran BLT pekerja dilakukan dalam dua termin. Pada termin pertama, dana tersalurkan Rp14,71 triliun dan diberikan kepada 12,26 juta orang. Lalu, dana yang digelontorkan pada termin kedua sebesar Rp12,69 triliun dan diberikan kepada 12,24 juta orang.