Sri Mulyani Jadi Ketua Koalisi Menkeu Buat Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih menjadi Ketua Bersama Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim 2021-2023 pada Rabu (10/2). Sri Mulyani menggantikan Menteri Keuangan Chile Ignacio Briones.

Terpilihnya Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, dilakukan dengan skema pemungutan suara (voting) yang diikuti oleh para menteri keuangan dari 52 negara anggota koalisi. Negara yang menteri keuangannya menjadi kandidat ketua bersama adalah Indonesia, Filipina, dan Uganda

Hasilnya, Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Finlandia sebagai co-chair koalisi. Ani memandang jabatan ini akan menambahkan exposure, posisi strategis, dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional. Hal ini melengkapi peran Indonesia sebagai Presidensi G20 pada 2022 dan Chairmanship ASEAN pada 2023.

Selain itu, ia mengatakan pemilihan ini menambah kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar kepada Indonesia.

"Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini," ujar Ani melalui keterangan resmi.

Ia memastikan Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging).

Lalu juga diimplementasikan dengan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai kementerian/lembaga.

Kebijakan lain adalah dengan membentuk Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana (Disaster Risk Financing and Insurance/DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk.

Lebih lanjut, ia memastikan Indonesia masih berkomitmen untuk mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yang sejalan dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris. Targetnya emisi akan turun sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.