Menteri Basuki Digugat Bawa Investor Asing Dalam Proyek Tol

CNN Indonesia | Kamis, 11/02/2021 14:28 WIB
Forkorindo menggugat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ke PTUN terkait keputusannya menetapkan perusahaan asing jadi pemenang lelang bayar tol tanpa setop. Basuki Hadimuljono digugat karena tetapkan investor asing jadi pemenang lelang proyek bayar tol tanpa setop. (CNN Indonesia/Tiara Sutari).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait proyek pengadaan teknologi bayar tol nontunai nirsentuh.

Gugatan diajukan oleh Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) dan terdaftar di PTUN Jakarta pada Rabu (10/2) dengan nomor perkara 37/G/2021/PTUN.JKT.

Dalam petitum gugatan tersebut, Forkorindo meminta pengadilan membatalkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) tanggal 31 Oktober 2019.


Kepmen yang dimaksud tentang Persetujuan Roatex Ltd. Zrt. (Hungaria) Sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Pengadaan Infrastruktur Pemungutan Tol Non Tunai Nir Sentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

Forkorindo juga meminta pengadilan mewajibkan Menteri PUPR untuk mencabut Kepmen tersebut dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR telah menetapkan Roatex Ltd sebagai pemenang lelang sistem transaksi tol nontunai nirsentuh. Perusahaan sebelumnya mendapat kepercayaan sebagai badan usaha pemrakarsa pada Februari 2019 lalu.

Perusahaan diminta untuk mempersiapkan feasibility study bersama Hungarian Toll Services Company (NUZs) dan telah diserahkan kepada Kementerian PUPR sebagai basis pelaksanaan proyek.

[Gambas:Video CNN]

Chief Representative Roatex Musfihin Dahlan menuturkan sebagai badan usaha pelaksana kerja sama dengan pemerintah untuk sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF, pihaknya sedang mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan proyek.

Musfihin merinci tahun pertama sejak ditandatangani perjanjian kerja sama dengan pemerintah merupakan masa pelaksanaan konstruksi dari masa 10 tahun konsesi kerja sama.

"Diharapkan, awal 2022, sebagian besar ruas jalan tol, terutama di Jawa dan Bali sudah dapat menerapkan MLFF," terangnya beberapa waktu lalu.

Teknologi ini disebut terbuka bagi pengembangan untuk pelayanan jalan berbayar lainnya, seperti ERP (electronic road payment), trafik manajemen berbasis data induk (big data), dynamic pricing, parking, dan sesuai perkembangan kebutuhan.

Solusi ini, kata Musfihin, sukses diterapkan di Hungaria selama lebih dari tujuh tahun terakhir yang dikelola oleh NUZs. Di negara asalnya, solusi ini memudahkan pengguna jalan karena melalui jalan tol tanpa hambatan, meningkatkan efisiensi dan pendapatan tol, termasuk mengurangi tingkat kemacetan.

Nantinya, setiap kendaraan atau pengguna jalan tol akan diperkenalkan dengan perangkat e-Obu (aplikasi smartphone) atau Onboard Unit (OBU) atau tiket perjalanan bagi pengguna sekali jalan.

(hrf/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK