Integrasi Data Penduduk Bisa Tekan Kemiskinan 4 Persen

CNN Indonesia | Senin, 01/03/2021 22:55 WIB
Bappenas menyebut integrasi data kependudukan RI mampu menjadi resep ampuh dalam menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4 persen. Bappenas menyebut integrasi data kependudukan RI mampu menjadi resep ampuh dalam menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4 persen. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Bappenas/PPN menyebut integrasi data kependudukan RI mampu menjadi resep ampuh dalam menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4 persen.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan perhitungan itu berasal dari Bank Dunia yang menilai integrasi data memungkinkan bantuan sosial (bansos) diberikan kepada kelompok tepat sasaran.

Vivi menyebut bahkan tanpa integrasi data ideal, telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,5 persen sebelum pandemi menyerang. Sayangnya, akibat pandemi, angka kemiskinan kembali melonjak dua digit menjadi 10,19 persen atau naik 0,97 persen per September 2020.


"Bank Dunia pernah menghitung kalau berbagai bantuan itu terintegrasi bisa menurunkan kemiskinan overnight (seketika) hingga 2-4 persen. Kalau dilihat penurunan kemiskinan sebelum covid-19 itu sudah 0,5 persen," katanya pada webinar Bappenas/PPN pada Senin (1/3).

Lebih lanjut, ia menyebut integrasi data butuh segera dirampungkan karena kenyataannya, banyak program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan bantuan subsidi yang salah sasaran.

Kesemrawutan data ini, lanjutnya, baru mulai dibenahi pada 2015. Pada tahun itu, pemerintah mulai memisahkan bantuan antara tiga kategori bantuan tersebut. Sebelumnya, semua digabung menjadi satu kolam.

"(Sebelum) 2015 bantuan ini ngumpul semua sehingga misal ada bantuan mahasiswa asing di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), itu disebut sebagai bansos. Mulai 2015 ditata, memisahkan antara bansos, bantuan pemerintah, dan bantuan subsidi," jelasnya.

Vivi kemudian mencontohkan dampak dari kesemrawutan data ini. Misalnya, anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa jadi tidak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) meski tergolong dalam keluarga miskin.

Hal ini, menurut Vivi, disebabkan database yang digunakan dalam PIP berasal dari data Kemendikbud. Sehingga, anak yang tidak atau putus sekolah, tidak terdaftar dalam program. Menurutnya, jika saja data kependudukan antara Kementerian Sosial dan Kemendikbud terintegrasi, maka kebutuhan anak yang putus sekolah seharusnya bisa terdeteksi.

Terkadang, kata dia, di lapangan juga ditemukan kasus keluarga tidak layak yang terdaftar menerima bansos atau subsidi pemerintah.

"Misal saya punya villa dan untuk penjaga saya buatkan rumah kecil yang listriknya 450 VA, saya dapat bantuan token gratis. Kurang lebih seperti itu gambarannya," tutup dia.

[Gambas:Video CNN]



(wel/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK