Jokowi, Pemecatan Pertamina dan Perlunya Sanksi 'Gemar' Impor
CNN Indonesia
Jumat, 12 Mar 2021 08:35 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Jokowi memecat petinggi Pertamina karena gemar memakai barang impor dalam proyek perusahaan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi).
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Jokowi pernah memecat petinggi PT Pertamina (Persero). Kabar pemecatan disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.
Luhut tak menyebut secara pasti siapa petinggi yang dipecat Jokowi tersebut. Ia hanya mengatakan pemecatan dilakukan Jokowi karena ia merasa jengkel pejabat tersebut masih gemar memakai barang impor dan tidak mau meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek perusahaan.
Salah satunya, pipa impor. Padahal kata Luhut, pipa sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri.
"Pertamina ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia," ucapnya saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekonomi Inovasi Teknologi BPPT 2021, beberapa waktu lalu.
Peneliti dari Institut for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan dalam situasi tekanan ekonomi seperti sekarang ini, BUMN memang diharapkan menjadi motor dengan memperbesar porsi konten barang lokalnya untuk mendorong pemulihan sektor usaha dalam negeri.
Ia tak menampik bahwa spesifikasi barang yang tinggi kerap bikin konten lokal kalah bersaing dengan impor. Namun, menurutnya, hal tersebut dapat dicari solusinya dengan pendampingan ke perusahaan-perusahaan dalam rantai suplai industri terkait, bukan langsung ke barang impor.
"Harga pun faktanya tidak selalu murah. Apakah barang impor dari AS dan Eropa murah? Tidak juga dibanding produk lokal. Ini kan masalah yang dari dulu seakan produk lokal kalah bersaing. Padahal kesempatan banyak tertutup dengan alasan standarisasi internasional, spesifikasi dan lain-lain," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.
Prioritas terhadap produk lokal juga penting untuk digencarkan sebab pipa besi dan baja seperti yang diimpor Pertamina atau perusahaan hulu migas lainnya bernilai fantastis dan dapat membebani neraca perdagangan. Berdasarkan data BPS, per nilai CIF, total impor pipa besi baja mencapai US$1,15 miliar di 2019.
"Memang fluktuatif, tapi sejak 2016 (impor pipa besi dan baja) naiknya 116 persen. Artinya ada kenaikan signifikan meskipun belum bisa dipastikan ini karena pipa yang dibeli Pertamina atau gabungan dengan perusahaan lain," imbuhnya.
Karena itu lah, lanjut Bhima, pemerintah tidak boleh menganggap remeh jika BUMN memprioritaskan impor. Kasus di Pertamina yang memicu kemarahan Jokowi harusnya dapat dijadikan pelajaran penting bagi ratusan BUMN dan anak usaha BUMN lainnya agar memastikan terlebih dahulu ada tidaknya substitusi impor dari produsen lokal dalam tiap pengadaan barang.
Namun, Kementerian BUMN juga harus mulai melakukan perubahan sistem pada perusahaan yang masih besar porsi impornya dalam tiap pengadaan barang.
Salah satunya dengan mengubah Key Performance Indicator atau KPI perusahaan pelat merah menjadi berorientasi pada produk lokal.
"Kalau di bawah KPI bisa saja direktur terkait diberi peringatan, sampai batas tertentu bisa diberhentikan. Yang penting ada target yang jelas," lanjut Bhima.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka direksi BUMN tak akan menilai serius komitmen pemerintah untuk mendorong TKDN.
"Sebaiknya pemerintah juga fair ya beri reward and punishment. Buat BUMN yang konten lokalnya besar kasih dana tambahan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN), sementara punishment-nya ya bisa sampai pecat direksi kalau tidak ada perbaikan," ujarnya.
Namun, masalah TKDN industri hulu migas tidak mudah. Ini mengingat besarnya investasi proyek-proyek sektor tersebut, terutama yang digarap Pertamina dan anak usahanya.
Sebagai contoh, proyek Pertamina dalam Program Strategis Nasional (PSN) seperti Kilangan Bontang, Kilang Tuban, Revinery Development Master Plan (RDMP), Blok Migas Masela, lapangan gas Jambaran-Tiung Biru, serta Indonesia Deepwater Development (IDD) yang punya nilai investasi mencapai sekitar Rp794,5 triliun.
Kepala Divisi Pengelolaan Barang dan Jasa SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan di samping kebutuhan spesifikasi barang dan jasa yang tinggi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga mencari komponen lokal dengan harga murah.
Di masa pandemi covid-19, upaya tersebut makin sulit dilakukan. Pasalnya, banyak perusahaan lokal yang jadi bagian dari rantai pasok industri hulu migas terganggu.
Karena kesulitan itu, tahun lalu capaian TKDN hulu migas sendiri hanya di angka 56 persen dari total pengadaan barang dan jasa yang mencapai US$3 miliar atau sekitar Rp42,9 triliun (kurs Rp14.405 per US$).
Angka tersebut cukup jauh di bawah capaian 2019 yang mencapai 61 persen dengan total pengadaan US$5,2 miliar atau sekitar Rp74,4 triliun.
"Itu memang tidak terlalu sesuai target yang diharapkan, karena memang kebetulan awal dari covid-19 jadi agak kesulitan perusahaan melakukan adjusment," terangnya dalam diskusi virtual Membedah Peluang Bisnis 70 Triliun di Sektor Hulu Migas beberapa waktu lalu.
Mengingat belum banyaknya perubahan kondisi pandemi di tahun ini, SKK Migas juga memasang target yang relatif rendah yakni 57 persen.
"Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi. Kita membuka pintu sebesar-besarnya bagi para investor atau peminat yang mampu untuk masuk di hulu migas," tuturnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Rendy Yusuf Manilet mengatakan pemenuhan TKDN adalah masalah yang harus terus-menerus dievaluasi pemerintah.
Jika pengadaan barang dan jasa proyek-proyek tersebut berasal dari impor, sudah pasti neraca perdagangan Indonesia akan langsung tekor dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) akan melebar. Di tengah kondisi ini, dibutuhkan transaksi finansial yang sangat tinggi untuk menopang suplai valuta asing agar rupiah tak terpuruk.
Jika transaksi finansial tak cukup, maka simpanan valuta asing dalam bentuk cadangan devisa akan tergerus untuk menstabilkan rupiah.
"Biasanya kalau neraca transaksi berjalan defisit cukup besar rupiah melemah dan menciptakan sentimen buruk di pasar yang menyebabkan aliran modal keluar. Ini kemudian yang berdampak ke cadangan devisa. Makanya bisa dicek kalau neraca dagang defisit, devisa semakin menurun," tandasnya
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Jokowi pernah memecat petinggi PT Pertamina (Persero). Kabar pemecatan disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.
Luhut tak menyebut secara pasti siapa petinggi yang dipecat Jokowi tersebut. Ia hanya mengatakan pemecatan dilakukan Jokowi karena ia merasa jengkel pejabat tersebut masih gemar memakai barang impor dan tidak mau meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek perusahaan.
Salah satunya, pipa impor. Padahal kata Luhut, pipa sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri.
"Pertamina ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia," ucapnya saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekonomi Inovasi Teknologi BPPT 2021, beberapa waktu lalu.
Peneliti dari Institut for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan dalam situasi tekanan ekonomi seperti sekarang ini, BUMN memang diharapkan menjadi motor dengan memperbesar porsi konten barang lokalnya untuk mendorong pemulihan sektor usaha dalam negeri.
Ia tak menampik bahwa spesifikasi barang yang tinggi kerap bikin konten lokal kalah bersaing dengan impor. Namun, menurutnya, hal tersebut dapat dicari solusinya dengan pendampingan ke perusahaan-perusahaan dalam rantai suplai industri terkait, bukan langsung ke barang impor.
"Harga pun faktanya tidak selalu murah. Apakah barang impor dari AS dan Eropa murah? Tidak juga dibanding produk lokal. Ini kan masalah yang dari dulu seakan produk lokal kalah bersaing. Padahal kesempatan banyak tertutup dengan alasan standarisasi internasional, spesifikasi dan lain-lain," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.
Prioritas terhadap produk lokal juga penting untuk digencarkan sebab pipa besi dan baja seperti yang diimpor Pertamina atau perusahaan hulu migas lainnya bernilai fantastis dan dapat membebani neraca perdagangan. Berdasarkan data BPS, per nilai CIF, total impor pipa besi baja mencapai US$1,15 miliar di 2019.
"Memang fluktuatif, tapi sejak 2016 (impor pipa besi dan baja) naiknya 116 persen. Artinya ada kenaikan signifikan meskipun belum bisa dipastikan ini karena pipa yang dibeli Pertamina atau gabungan dengan perusahaan lain," imbuhnya.
Karena itu lah, lanjut Bhima, pemerintah tidak boleh menganggap remeh jika BUMN memprioritaskan impor. Kasus di Pertamina yang memicu kemarahan Jokowi harusnya dapat dijadikan pelajaran penting bagi ratusan BUMN dan anak usaha BUMN lainnya agar memastikan terlebih dahulu ada tidaknya substitusi impor dari produsen lokal dalam tiap pengadaan barang.
Namun, Kementerian BUMN juga harus mulai melakukan perubahan sistem pada perusahaan yang masih besar porsi impornya dalam tiap pengadaan barang.
Salah satunya dengan mengubah Key Performance Indicator atau KPI perusahaan pelat merah menjadi berorientasi pada produk lokal.
"Kalau di bawah KPI bisa saja direktur terkait diberi peringatan, sampai batas tertentu bisa diberhentikan. Yang penting ada target yang jelas," lanjut Bhima.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka direksi BUMN tak akan menilai serius komitmen pemerintah untuk mendorong TKDN.
"Sebaiknya pemerintah juga fair ya beri reward and punishment. Buat BUMN yang konten lokalnya besar kasih dana tambahan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN), sementara punishment-nya ya bisa sampai pecat direksi kalau tidak ada perbaikan," ujarnya.
Ekonom menyatakan pemecatan memang perlu dilakukan pada pejabat atau bos BUMN yang tak mengindahkan kewajiban memakai produk lokal. Ilustrasi pipa Pertamina. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).
Namun, masalah TKDN industri hulu migas tidak mudah. Ini mengingat besarnya investasi proyek-proyek sektor tersebut, terutama yang digarap Pertamina dan anak usahanya.
Sebagai contoh, proyek Pertamina dalam Program Strategis Nasional (PSN) seperti Kilangan Bontang, Kilang Tuban, Revinery Development Master Plan (RDMP), Blok Migas Masela, lapangan gas Jambaran-Tiung Biru, serta Indonesia Deepwater Development (IDD) yang punya nilai investasi mencapai sekitar Rp794,5 triliun.
Kepala Divisi Pengelolaan Barang dan Jasa SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan di samping kebutuhan spesifikasi barang dan jasa yang tinggi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga mencari komponen lokal dengan harga murah.
Di masa pandemi covid-19, upaya tersebut makin sulit dilakukan. Pasalnya, banyak perusahaan lokal yang jadi bagian dari rantai pasok industri hulu migas terganggu.
Karena kesulitan itu, tahun lalu capaian TKDN hulu migas sendiri hanya di angka 56 persen dari total pengadaan barang dan jasa yang mencapai US$3 miliar atau sekitar Rp42,9 triliun (kurs Rp14.405 per US$).
Angka tersebut cukup jauh di bawah capaian 2019 yang mencapai 61 persen dengan total pengadaan US$5,2 miliar atau sekitar Rp74,4 triliun.
"Itu memang tidak terlalu sesuai target yang diharapkan, karena memang kebetulan awal dari covid-19 jadi agak kesulitan perusahaan melakukan adjusment," terangnya dalam diskusi virtual Membedah Peluang Bisnis 70 Triliun di Sektor Hulu Migas beberapa waktu lalu.
Mengingat belum banyaknya perubahan kondisi pandemi di tahun ini, SKK Migas juga memasang target yang relatif rendah yakni 57 persen.
"Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi. Kita membuka pintu sebesar-besarnya bagi para investor atau peminat yang mampu untuk masuk di hulu migas," tuturnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Rendy Yusuf Manilet mengatakan pemenuhan TKDN adalah masalah yang harus terus-menerus dievaluasi pemerintah.
Jika pengadaan barang dan jasa proyek-proyek tersebut berasal dari impor, sudah pasti neraca perdagangan Indonesia akan langsung tekor dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) akan melebar. Di tengah kondisi ini, dibutuhkan transaksi finansial yang sangat tinggi untuk menopang suplai valuta asing agar rupiah tak terpuruk.
Jika transaksi finansial tak cukup, maka simpanan valuta asing dalam bentuk cadangan devisa akan tergerus untuk menstabilkan rupiah.
"Biasanya kalau neraca transaksi berjalan defisit cukup besar rupiah melemah dan menciptakan sentimen buruk di pasar yang menyebabkan aliran modal keluar. Ini kemudian yang berdampak ke cadangan devisa. Makanya bisa dicek kalau neraca dagang defisit, devisa semakin menurun," tandasnya
