Helikopter Pemadam Kebakaran Hutan Akan Parkir di Kertajati

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengusulkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar helikopter water bombing bisa parkir di Bandara Kertajati, Jawa Barat.

Armada itu digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan cara menyiramkan air secara langsung di titik api.

"Sudah disetujui oleh Menko Polhukam dan kami sudah beritahu Menteri Perhubungan yang nanti akan disiapkan Bandara Kertajati untuk hanggar," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi VIII, Selasa (16/3).

Ia menuturkan selama ini Indonesia mendatangkan helikopter water bombing dari Rusia, AS, Australia, dan sejumlah negara di Eropa lantaran belum memiliki armada tersebut. Namun, setelah bertugas helipokter tersebut harus segera dikembalikan ke negara asalnya.

Dengan demikian, ia menuturkan pemerintah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan maupun mengembalikan armada tersebut ke negara asalnya. Meskipun tidak merinci, ia menuturkan biayanya hingga mencapai miliaran rupiah.

"Saya sudah melapor pada Menko Polhukam tentang aturan ini, saya mohon kepada Menko Polhukam untuk melakukan rapat terbatas dengan sejumlah kementerian agar ke depan kita harus punya kemudahan untuk memiliki helikopter standby sepanjang tahun," jelasnya.

Lewat usulan itu, nantinya helikopter water bombing bisa diparkirkan di hanggar Bandara Kertajati yang dikelola oleh PT AP II (Persero). Ia meyakini upaya tersebut bisa menekan biaya penyewaan helikopter water bombing, sehingga mengurangi biaya pemadaman karhutla secara keseluruhan.

Doni menuturkan helikopter water bombing sangat dibutuhkan untuk penanganan karhutla.

Sebab, ia mengungkapkan tenaga manusia tidak mampu mematikan api akibat karhutla karena berisiko pada kesehatan, khususnya kebakaran yang terjadi di tengah hutan.

"Kalau kita misalnya kerahkan TNI, Polri lantas relawan kita, apakah kita tega membiarkan nafas dan paru-paru mereka lantas rusak seumur hidup? Jadi, tidak ada pilihan lain adalah dengan menggunakan helikopter water bombing," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan BNPB masih memiliki tunggakan pembiayaan penanganan karhutla sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan karhutla sepanjang tahun lalu pada enam provinsi di Indonesia.

Rinciannya, penanganan karhutla di Provinsi Riau sebesar Rp110,35 miliar, Kalimantan Selatan Rp429,97 miliar, dan Kalimantan Tengah Rp269,85 miliar.

Selanjutnya, penanganan karhutla di Kalimantan Barat sebesar Rp253,28 miliar, Sumatera Selatan Rp184,57 miliar, dan Jambi Rp112,86 miliar.

[Gambas:Video CNN]