Menengok Alasan Pemerintah Impor Beras Sejak 2017

Di balik masalah harga dan pasokan beras, ada persoalan karut marut data produksi dan konsumsi beras di Indonesia yang terungkap di 2019.

Alhasil, Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden saat itu mengumumkan pemuktahiran data produksi beras nasional melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT).

Caranya, dengan pemindaian satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk kemudian diolah Badan Informasi Geospasial (BIG). Hasilnya, terdapat perbedaan sangat kentara antara data BPS dengan Kementan.

Data BPS menyebut produksi beras nasional hingga akhir tahun lalu cuma 32,42 juta ton, jauh dari prediksi Kementerian Pertanian yang sebanyak 46,5 juta ton.

Selain perbedaan produksi, data konsumsi beras yang diungkap dua lembaga itu juga terpaut jauh. Data BPS melansir konsumsi beras mencapai 29,5 juta ton. Sedangkan, Kementan menyebut konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton. Walhasil, surplusnya pun berbeda. Versi BPS, surplus hanya 2,85 juta ton, sedangkan Kementan memproyeksi surplus mencapai 12,61 juta ton.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati menilai kebijakan impor beras di Indonesia belum dilakukan dengan tepat setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

"Kalau benar pastinya tidak akan menimbulkan polemik, karena kalau sudah dilakukan dengan benar pasti tidak ada pihak yang dirugikan, tapi selama ini selalu setiap keputusan impor itu selalu berpolemik," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Salah satu alasan impor beras tidak tepat lantaran pasokan beras mencukupi bahkan cenderung surplus. Untuk tahun ini misalnya, BPS memperkirakan produksi beras periode Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras atau meningkat 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.

"BPS itu sudah merilis terjadi over supply, produksinya sudah cukup jadi alasannya apa impor," katanya.

Selain itu, ia menyayangkan kedatangan beras impor biasanya bersamaan atau berdekatan dengan panen raya. Kondisi ini tentunya merugikan petani.

"Makanya ini ramai karena mau datang pas panen raya, justru itu beras impor kok datangnya selalu panen raya, kalau tidak panen raya orang ya egp (emang gue pikirin)," ucapnya.