Ombudsman Taksir Beras Turun Mutu Rugikan Bulog Rp1,25 T

Ombudsman RI mengkritisi minimnya integrasi antara program hulu dan hilir pemerintah dari proses penyerapan beras petani hingga pelepasan ke masyarakat.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut beras yang diserap Bulog mengendap menahun dan beras menjadi turun mutu alias tidak layak dikonsumsi. Dia menaksir kerugian mencapai Rp1,25 triliun, berasal dari asumsi beras turun mutu sebesar 300 ribu hingga 400 ribu ton. 

Asumsi berasal dari sisa stok beras dari 2018-2019 yang didapat dari penyerapan lokal dan impor. Hal ini terjadi lantaran penugasan pemerintah kepada Perum Bulog untuk menyerap beras rakyat dan pengadaan beras impor tidak disertai dengan kebijakan di hilir.

Setelah program Rastra dihapus dan digantikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Yeka menilai kran Bulog untuk melepaskan beras pun tersendat.

"Terdapat 300-400 ribu ton beras turun mutu. Bila setengahnya saja tidak layak konsumsi, maka kerugian negara Rp1,25 triliun. Siapa yang mesti bertanggung jawab?" ujarnya pada press conference, Rabu (24/3).

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa stok beras di Bulog pada pertengahan Maret lalu mencapai sebesar 883.585 ton. Ini terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton.

"Kebijakan stok yang ditugaskan ke Perum Bulog jadi perhatian Ombudsman. Sejak 2016, Perum Bulog kehilangan outlet terbesarnya, program Rastra kemudian jadi BPNT. Sedangkan BPNT bisa ambil dari pihak selain Bulog berasnya," jelasnya.

Minimnya sinkronisasi program hulu ke hilir tak hanya akan merugikan negara, tapi dikhawatirkan ikut mematikan Bulog. Karena itu, ia mengusulkan agar Bulog diizinkan menjual stok CBP secara komersil.

"Sebagai analogi saja, kalau Jasa Marga saja diperbolehkan recycle aset, maka stok beras di Bulog mestinya bisa dan ini tidak memberatkan APBN," tandasnya.