Larangan Mudik Setimpal Rp50 T Menguap Demi Tekan Covid-19

Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan potensi perputaran uang yang lenyap dari aktivitas mudik tahun ini menggerus potensi pendapatan dari sejumlah sektor seperti transportasi, pariwisata, restoran, dan perhotelan.

"Kita tahu momentum mudik itu menimbulkan aktivitas ekonomi dan perputaran uang yang relatif lebih besar, bahkan perputaran uangnya mencapai sekitar Rp10 triliun-Rp50 triliun dan beberapa sektor terdampak dari hilangnya perputaran uang ini," ujarnya.

Namun, sependapat dengan Fithra, ia memperkirakan potensi perputaran uang selama Lebaran 2021 ini tidak akan maksimal meskipun tanpa larangan mudik.

Alasannya, masyarakat cenderung menghindari risiko penularan covid-19, sehingga kawasan pariwisata diprediksi tidak seramai dibandingkan kondisi normal. Selain itu, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Meski roda penggerak ekonomi itu hilang, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 masih bisa positif walau tidak setinggi target Kementerian Keuangan yaitu di atas 7 persen.

Yusuf memperkirakan ekonomi masih bisa tumbuh di kisaran 5 persen-6 persen pada kuartal II 2021 di tengah larangan mudik Lebaran. Pasalnya, basis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 lalu rendah, minus 5,32 persen.

Selain itu, sejumlah indikator makro ekonomi menunjukkan sinyal positif, salah satunya PMI manufaktur tercatat mendaki ke posisi 53,2 pada Maret 2021 dari bulan sebelumnya masih di 50,9. Angka itu menunjukkan kegiatan sektor manufaktur mulai pulih.

Di sisi lain, pemerintah menggelontorkan lebih banyak insentif fiskal dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini. Sedangkan, kata dia, pada periode yang sama tahun lalu pemerintah masih merancang dan meraba bentuk kebijakan fiskal penanganan pandemi covid-19. 

"Meskipun tidak ada mudik tahun ini tapi aktivitas ekonomi lebih baik dari tahun lalu, belum lagi dana PEN tahun lalu tidak sebanyak tahun ini," katanya. 

Secara umum, ia mendukung kebijakan larangan mudik. Meskipun ada uang yang menguap, namun ia meyakini dampak larangan mudik jauh lebih baik ketimbang pelonggarannya yang justru mampu mengerek naik kasus covid-19.

Muaranya, proses pemulihan ekonomi pun terancam terhambat jika kasus positif kembali bertambah. "Pemerintah mengambil kebijakan yang tepat, yaitu tidak membolehkan mudik di tengah tren kasus yang turun. Tapi, kebijakan ini harus konsisten diterapkan di lapangan," ucapnya.