Ancaman Ketimpangan di Balik Harga Mahal Vaksin Gotong Royong

Melihat hal tersebut, Yusuf menilai perlu ada insentif pemerintah. Sebab, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan sama untuk membeli vaksin Sinopharm pada harga tersebut. Toh, program vaksinasi gotong royong ini bertujuan untuk membantu proses pemulihan ekonomi.

"Bantuan atau intervensi pemerintah untuk program vaksinasi mandiri masih diperlukan untuk dapatkan harga lebih ideal. Lebih bagus lagi, kalau kemudian ada semacam subsidi khusus dari pemerintah pada industri yang sifatnya strategis atau terhantam pandemi," katanya.

Di sisi lain, ia berharap pemerintah dan pengusaha tetap bisa menjunjung tinggi asas keadilan dalam program vaksinasi gotong royong. Menurutnya, prioritas pemberian vaksin virus corona yang telah disusun oleh pemerintah hendaknya tetap menjadi acuan utama, meskipun sudah ada vaksin gotong royong.

Untuk itu, ia meminta agar jatah vaksin gotong royong ini tidak mengambil alokasi vaksin gratis pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran prioritas.

"Apakah vaksin yang digunakan dalam vaksin mandiri ini adalah vaksin yang juga digunakan dalam vaksin pemerintah? Kalau ambil jatah vaksin pemerintah, padahal masih ada golongan yang relatif rentan belum tervaksinasi penuh, kelompok pekerja yang masih rentan belum mendapatkan vaksin, ini yang perlu klarifikasi," ujarnya.

Dijamin Gratis

Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyatakan pengusaha bisa menerima harga vaksin gotong royong itu.

Selain itu, ia memastikan pengusaha dilarang menarik iuran dari para pekerja. Pasalnya, vaksinasi covid-19 sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja.

"Perusahaan yang berpartisipasi adalah yang masih memiliki kemampuan membeli untuk pekerjanya. Saat ini, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk testing maupun biaya lainnya sehubungan dengan covid-19," ujarnya.

Sepakat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan penetapan harga tersebut sudah berdasarkan aspirasi dari pengusaha yang mendaftarkan diri untuk bergabung dalam program vaksinasi gotong royong.

"Waktu diberikan kuesioner, yang daftar itu mereka jawab range (harga vaksin yang disanggupi) antara Rp500 ribu sampai dengan Rp1 juta. Jadi, itu sudah ditanyakan dulu, sehingga dari perhitungan Bio Farma angka itulah yang bisa diproses oleh Bio Farma dan juga bisa diterima oleh yang bayar," terangnya.

Sementara itu, untuk perusahaan yang tidak mampu membayar pun tidak masalah. Toh, pemerintah telah menyediakan fasilitas vaksinasi gratis.

"Saya tidak ada masalah, sektor saya tidak mampu (ikut vaksin gotong royong), sektor pariwisata yang paling terdampak, jadi kami ngantre (vaksin gratis)," ucapnya.

Ia berharap semua pihak memandang kebijakan tersebut secara objektif lantaran tujuannya positif yakni mempercepat pelaksanaan vaksinasi sehingga mencapai herd imunity.

Toh, jatah vaksin gotong royong ini hanya 20 juta dosis dari total 425 juta dosis yang disiapkan oleh pemerintah untuk program vaksinasi covid-19, sehingga mayoritas masih dialokasikan untuk vaksin program pemerintah.

Pengusaha juga hanya menerima jatah vaksin dari pemerintah, yakni Sinopharm dan Cansino. Pilihan vaksin itu bukan berasal dari keinginan pengusaha.

"Masalahnya, kami berkejaran dengan waktu, lalu, ini ada orang mau bayar. Terus, itu hanya 20 juta dosis dari 425 juta dosis, kecuali jumlahnya 50:50 baru terjadi akses yang dipandang kurang fair tadi," terangnya.