Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menetapkan biaya vaksin gotong royong sebesar Rp500 ribu per dosis. Artinya, perusahaan harus merogoh kocek Rp1 juta per karyawan lantaran masing-masing orang harus mendapatkan dua dosis vaksin covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan biaya vaksin gotong royong tersebut terdiri dari harga vaksin covid-19 dan biaya penyuntikkan.
"Harga vaksin Rp375 ribu per dosis dan penyuntikkan Rp125 ribu, total Rp500 ribu," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk program tersebut pemerintah akan mengalokasikan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm, dari total komitmen pengiriman 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, sambung Airlangga, vaksin gotong royong juga akan menggunakan vaksin covid-19 merek Cansino yang disiapkan hingga 5 juta dosis.
"Tentu vaksin gotong royong ini diharapkan bisa dilaksanakan nanti akhir bulan Mei ini," ujarnya.
Sejumlah ekonom menilai tarif vaksin gotong royong yang ditetapkan pemerintah itu terlalu tinggi. Meskipun pengusaha berjanji akan menggratiskannya bagi pekerja, mereka menilai sebaiknya tarif vaksin gotong royong lebih rendah dari Rp500 ribu per dosis.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai idealnya tarif vaksin gotong royong sebesar Rp300 ribu per dosis, atau Rp600 ribu untuk setiap karyawan.
"Iya, terlalu tinggi, masih terlalu mahal. Maksimal seharusnya Rp600 ribu untuk dua kali vaksin," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/5).
Ia mengaku khawatir tarif mahal tersebut memicu ketimpangan akses antara perusahaan kapitalisasi besar yang mampu memborong vaksin covid-19 dengan perusahaan kecil maupun UMKM, dengan keterbatasan anggaran.
Pada gilirannya, pengusaha kecil harus kembali antre menunggu vaksin covid-19 gratis dari pemerintah.
Sementara itu, realisasi program vaksinasi pemerintah baru menyasar 13,47 juta orang per Senin (10/5). Jumlah itu, baru mencapai 7,42 persen dari total target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd imunity) yaitu 181,5 juta orang.
Selain ketimpangan akses, ia juga khawatir tarif tinggi itu membuat distribusi internal perusahaan tidak merata antara level manajerial hingga karyawan kontrak.
"Meski perusahaan sanggup beli vaksin Rp1 juta, tapi pasti prioritas kepada staf permanen maupun posisi karyawan atas atau manajerial. Ini menjadi satu isu juga, padahal banyak karyawan kontrak dan karyawan yang ada di pabrik itu tingkat penularan virus tinggi," paparnya.
Kemudian, menurut Bhima, harga vaksin yang terlalu mahal juga membuka celah bagi perusahaan 'nakal' untuk membebankan sebagian biayanya kepada pekerja. Kondisi itu tentunya akan memberatkan karyawan terutama di tengah pandemi covid-19.
"Jangankan ngomong vaksin, iuran BPJS saja banyak perusahaan tidak patuh, dia sudah potong dari gaji karyawan tapi tidak disetor," katanya.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan harga tersebut relatif mahal meskipun akan ditanggung oleh perusahaan. Idealnya, tarif vaksin covid-19 berada di rentang Rp150 ribu-Rp300 ribu per dosis.
"Ini harga tengah yang masih bisa diterima masyarakat, sekitar Rp150 ribu-Rp300 ribu. Saya kira harga untuk program vaksinasi mandiri seharusnya ada di rentang itu," ujarnya.
Pertimbangannya, ia berkaca dari tarif tes usap PCR yang awalnya mencapai lebih dari Rp1 juta. Akibat harga yang terlalu tinggi, akses masyarakat pada test covid-19 yang paling akurat itu menjadi terbatas. Untuk itu, ia berharap harga vaksin covid-19 bisa lebih miring.
Untuk diketahui, vaksin Sinopharm dibanderol dengan harga 200 yuan China di negara asalnya, atau setara dengan Rp441 ribu (kurs Rp2.206 per yuan China). Memang, harga vaksin Sinopharm ini terbilang paling mahal dibandingkan vaksin covid-19 lainnya.
DIjamin Gratis
Pengusaha menjamin vaksin gotong royong diberikan gratis kepada pekerja. (CNN Indonesia/ Safir Makki).
Melihat hal tersebut, Yusuf menilai perlu ada insentif pemerintah. Sebab, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan sama untuk membeli vaksin Sinopharm pada harga tersebut. Toh, program vaksinasi gotong royong ini bertujuan untuk membantu proses pemulihan ekonomi.
"Bantuan atau intervensi pemerintah untuk program vaksinasi mandiri masih diperlukan untuk dapatkan harga lebih ideal. Lebih bagus lagi, kalau kemudian ada semacam subsidi khusus dari pemerintah pada industri yang sifatnya strategis atau terhantam pandemi," katanya.
Di sisi lain, ia berharap pemerintah dan pengusaha tetap bisa menjunjung tinggi asas keadilan dalam program vaksinasi gotong royong. Menurutnya, prioritas pemberian vaksin virus corona yang telah disusun oleh pemerintah hendaknya tetap menjadi acuan utama, meskipun sudah ada vaksin gotong royong.
Untuk itu, ia meminta agar jatah vaksin gotong royong ini tidak mengambil alokasi vaksin gratis pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran prioritas.
"Apakah vaksin yang digunakan dalam vaksin mandiri ini adalah vaksin yang juga digunakan dalam vaksin pemerintah? Kalau ambil jatah vaksin pemerintah, padahal masih ada golongan yang relatif rentan belum tervaksinasi penuh, kelompok pekerja yang masih rentan belum mendapatkan vaksin, ini yang perlu klarifikasi," ujarnya.
Dijamin Gratis
Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyatakan pengusaha bisa menerima harga vaksin gotong royong itu.
Selain itu, ia memastikan pengusaha dilarang menarik iuran dari para pekerja. Pasalnya, vaksinasi covid-19 sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja.
"Perusahaan yang berpartisipasi adalah yang masih memiliki kemampuan membeli untuk pekerjanya. Saat ini, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk testing maupun biaya lainnya sehubungan dengan covid-19," ujarnya.
Sepakat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan penetapan harga tersebut sudah berdasarkan aspirasi dari pengusaha yang mendaftarkan diri untuk bergabung dalam program vaksinasi gotong royong.
"Waktu diberikan kuesioner, yang daftar itu mereka jawab range (harga vaksin yang disanggupi) antara Rp500 ribu sampai dengan Rp1 juta. Jadi, itu sudah ditanyakan dulu, sehingga dari perhitungan Bio Farma angka itulah yang bisa diproses oleh Bio Farma dan juga bisa diterima oleh yang bayar," terangnya.
Sementara itu, untuk perusahaan yang tidak mampu membayar pun tidak masalah. Toh, pemerintah telah menyediakan fasilitas vaksinasi gratis.
"Saya tidak ada masalah, sektor saya tidak mampu (ikut vaksin gotong royong), sektor pariwisata yang paling terdampak, jadi kami ngantre (vaksin gratis)," ucapnya.
Ia berharap semua pihak memandang kebijakan tersebut secara objektif lantaran tujuannya positif yakni mempercepat pelaksanaan vaksinasi sehingga mencapai herd imunity.
Toh, jatah vaksin gotong royong ini hanya 20 juta dosis dari total 425 juta dosis yang disiapkan oleh pemerintah untuk program vaksinasi covid-19, sehingga mayoritas masih dialokasikan untuk vaksin program pemerintah.
Pengusaha juga hanya menerima jatah vaksin dari pemerintah, yakni Sinopharm dan Cansino. Pilihan vaksin itu bukan berasal dari keinginan pengusaha.
"Masalahnya, kami berkejaran dengan waktu, lalu, ini ada orang mau bayar. Terus, itu hanya 20 juta dosis dari 425 juta dosis, kecuali jumlahnya 50:50 baru terjadi akses yang dipandang kurang fair tadi," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
