Ancaman Ketimpangan di Balik Harga Mahal Vaksin Gotong Royong

Pemerintah menetapkan biaya vaksin gotong royong sebesar Rp500 ribu per dosis. Artinya, perusahaan harus merogoh kocek Rp1 juta per karyawan lantaran masing-masing orang harus mendapatkan dua dosis vaksin covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan biaya vaksin gotong royong tersebut terdiri dari harga vaksin covid-19 dan biaya penyuntikkan.

"Harga vaksin Rp375 ribu per dosis dan penyuntikkan Rp125 ribu, total Rp500 ribu," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/7).

Untuk program tersebut pemerintah akan mengalokasikan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm, dari total komitmen pengiriman 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, sambung Airlangga, vaksin gotong royong juga akan menggunakan vaksin covid-19 merek Cansino yang disiapkan hingga 5 juta dosis.

"Tentu vaksin gotong royong ini diharapkan bisa dilaksanakan nanti akhir bulan Mei ini," ujarnya.

Sejumlah ekonom menilai tarif vaksin gotong royong yang ditetapkan pemerintah itu terlalu tinggi. Meskipun pengusaha berjanji akan menggratiskannya bagi pekerja, mereka menilai sebaiknya tarif vaksin gotong royong lebih rendah dari Rp500 ribu per dosis.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai idealnya tarif vaksin gotong royong sebesar Rp300 ribu per dosis, atau Rp600 ribu untuk setiap karyawan.

"Iya, terlalu tinggi, masih terlalu mahal. Maksimal seharusnya Rp600 ribu untuk dua kali vaksin," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/5).

Ia mengaku khawatir tarif mahal tersebut memicu ketimpangan akses antara perusahaan kapitalisasi besar yang mampu memborong vaksin covid-19 dengan perusahaan kecil maupun UMKM, dengan keterbatasan anggaran.

Pada gilirannya, pengusaha kecil harus kembali antre menunggu vaksin covid-19 gratis dari pemerintah.

Sementara itu, realisasi program vaksinasi pemerintah baru menyasar 13,47 juta orang per Senin (10/5). Jumlah itu, baru mencapai 7,42 persen dari total target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd imunity) yaitu 181,5 juta orang.

Selain ketimpangan akses, ia juga khawatir tarif tinggi itu membuat distribusi internal perusahaan tidak merata antara level manajerial hingga karyawan kontrak.

"Meski perusahaan sanggup beli vaksin Rp1 juta, tapi pasti prioritas kepada staf permanen maupun posisi karyawan atas atau manajerial. Ini menjadi satu isu juga, padahal banyak karyawan kontrak dan karyawan yang ada di pabrik itu tingkat penularan virus tinggi," paparnya.

Kemudian, menurut Bhima, harga vaksin yang terlalu mahal juga membuka celah bagi perusahaan 'nakal' untuk membebankan sebagian biayanya kepada pekerja. Kondisi itu tentunya akan memberatkan karyawan terutama di tengah pandemi covid-19.

"Jangankan ngomong vaksin, iuran BPJS saja banyak perusahaan tidak patuh, dia sudah potong dari gaji karyawan tapi tidak disetor," katanya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan harga tersebut relatif mahal meskipun akan ditanggung oleh perusahaan. Idealnya, tarif vaksin covid-19 berada di rentang Rp150 ribu-Rp300 ribu per dosis.

"Ini harga tengah yang masih bisa diterima masyarakat, sekitar Rp150 ribu-Rp300 ribu. Saya kira harga untuk program vaksinasi mandiri seharusnya ada di rentang itu," ujarnya.

Pertimbangannya, ia berkaca dari tarif tes usap PCR yang awalnya mencapai lebih dari Rp1 juta. Akibat harga yang terlalu tinggi, akses masyarakat pada test covid-19 yang paling akurat itu menjadi terbatas. Untuk itu, ia berharap harga vaksin covid-19 bisa lebih miring.

Untuk diketahui, vaksin Sinopharm dibanderol dengan harga 200 yuan China di negara asalnya, atau setara dengan Rp441 ribu (kurs Rp2.206 per yuan China). Memang, harga vaksin Sinopharm ini terbilang paling mahal dibandingkan vaksin covid-19 lainnya.