McKinsey Ramal Lapangan Kerja RI Naik 23 Juta pada 2030
McKinsey & Company Indonesia mengatakan jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia berpotensi meningkat 3 juta hingga 23 juta pada 2030. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi digital atau automasi di dalam negeri.
Senior Partner McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan menjelaskan automasi memang akan menggerus lapangan pekerjaan di Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang semula dikerjakan oleh manusia, nantinya diganti oleh robot.
Namun, fenomena automasi juga bisa menumbuhkan pekerjaan baru di masa depan. Hal ini khususnya yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi.
"Jadi kami melihat pekerjaan manual akan semakin berkurang, tapi di waktu bersamaan ada pekerjaan baru yang butuh kreativitas, inovasi, data sains, itu akan lebih tinggi yang akan tercipta," ujar Tan dalam diskusi online, Rabu (19/5).
Tan menyebut Indonesia justru berpotensi kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk posisi-posisi tertentu. Pasalnya, kemampuan yang dibutuhkan akan lebih spesifik, khususnya di sektor digital.
"Jadi kemungkinan akan alami kekurangan pekerja di dalam jenis pekerjaan baru yang butuh expertise-expertise yang baru juga," terang Tan.
Menurut Tan, pemerintah harus menyiapkan SDM yang matang untuk menghadapi perkembangan teknologi digital di Indonesia. Semakin banyak SDM yang terserap di dunia kerja, maka efeknya akan positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ia menjabarkan 10 ide untuk menggenjot ekonomi pasca covid-19 dan mendorong agar Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030.
Pertama, memanfaatkan investasi dengan skema public private partnership (PPP). Hal ini khususnya di sektor kesehatan. Kedua, mendorong implementasi digital teknologi untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Indonesia. Ketiga, mempromosikan pariwisata untuk turis lokal.
Keempat, kembali fokus membangun infrastruktur. Hal ini khususnya infrastruktur logistik, transportasi, dan bandara. Kelima, mendorong penggunaan teknologi 4.0 di seluruh sektor industri.
Keenam, mempercepat bauran energi baru terbarukan (EBT). Ketujuh, mendorong penggunaan teknologi di sektor UMKM. Kedelapan, mempercepat adopsi ID digital. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kesembilan, pemerintah harus memastikan keterampilan apa yang dibutuhkan di masa depan untuk sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Kesepuluh, pemerintah harus membangun rantai pasok yang lebih kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Managing Partner McKinsey & Company Indonesia Philia Wibowo menambahkan UMKM sendiri kehilangan lebih dari US$100 juta atau Rp1,4 triliun akibat pandemi covid-19. Jumlah pembeli mereka turun karena masyarakat juga menahan konsumsinya.
Untuk itu, Philia menyarankan kepada pemerintah untuk membuat platform tersendiri bagi UMKM. Hal ini akan membantu pemasaran dan penjualan produk UMKM.
"Sehingga UMKM tidak perlu pindah-pindah untuk beli di sini, jual di sini. Contoh sukses di India, ada platform yang dibuat sesuai kacamata UMKM," kata Philia.