Pemerintah Belum Anggarkan Pembangunan Ibu Kota Baru di 2022

CNN Indonesia | Rabu, 02/06/2021 17:59 WIB
Pemerintah belum mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2022 mendatang. Pemerintah belum mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2022 mendatang.Ilustrasi ibu kota baru. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah belum mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2022 mendatang. Hal tersebut diketahui dari rincian pagu indikatif Kementerian PUPR dimana tidak tercantum anggaran untuk ibu kota baru.

"Ini anggarannya belum ada, bahkan yang namanya pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatannya itu belum termasuk yang IKN," ujarnya dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (2/6).

Selain pengecualian anggaran ibu kota baru, anggaran Kementerian PUPR di 2022 mendatang belum termasuk dana pembangunan lumbung pangan (food estate) dan kawasan industri terpadu. Untuk tahun depan, Kementerian PUPR mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp100,46 triliun, atau turun dari tahun ini Rp149,81 triliun.


"Tiga hal itu yang menjadi catatan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas," imbuhnya.

Meski belum ada anggaran, ia menuturkan Kementerian PUPR mempersiapkan desain ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, rancangan itu menunggu pengesahan UU tentang IKN yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Hal tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pengesahan UU tentang IKN.

"Kalau IKN kami sedang siapkan untuk groundbreaking istana, jalan, air, serta drainase. Tapi itu sedang kami siapkan software-nya saja, desainnya tapi nanti menunggu pengesahan UU-nya dari DPR," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memaparkan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Mayoritas dana akan dipenuhi menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 54 persen atau mencapai Rp265,2 triliun.

Kemudian dana khusus dari swasta sebesar 26,2 persen dari total kebutuhan dana atau sebesar Rp127,3 triliun. Pemerintah hanya akan mengalokasikan dana sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan.

Namun, Kementerian Keuangan belum mengalokasikan dana tersebut tahun ini. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso menuturkan pemerintah saat ini masih fokus menangani pandemi virus corona.

"Setelah ada Covid-19 fokus pemerintah semuanya ke upaya penanggulangan. Jadi setahu saya memang tidak muncul ada anggaran IKN (ibu kota negara baru) sejauh ini," katanya belum lama ini.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK