ANALISIS

Jangan Tunggu Pengusaha Lapor Presiden Sikat Preman Pelabuhan

Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Rabu, 16 Jun 2021 07:53 WIB
Ekonom berharap para instansi terkait tak perlu menunggu pengusaha untuk melapor ke presiden lagi supaya pungli dan preman di pelabuhan diberantas.
Ekonom menyebut jika preman dan pungli terus dibiarkan subur, itu bisa menghambat ekonomi dalam negeri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Tauhid mewanti-wanti, kalau masalah ini tidak segera dibereskan, ia khawatir dampaknya akan semakin luas dan terasa ke perekonomian nasional. Kenapa begitu?

Karena pertama, pungli dan premanisme yang subur akan terus meningkatkan biaya logistik di dalam negeri. Bila biaya terlalu tinggi, maka aktivitas ekspor dan impor jadi mahal.

Dampaknya, investor ogah menanamkan investasi di Indonesia. Apalagi, kejadian biaya logistik tinggi ini sejatinya bukan hanya terjadi di Tanjung Priok, tapi sudah mendarah daging ke pelabuhan lain di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Termasuk daerah yang terpencil dan susah dijangkau. Itu membuat pengusaha dibebani biaya kelogistikannya tinggi karena susah dijangkau, ditambah lagi dengan pungli.

Kedua, ini menjadi catatan bagi pemerintah karena sejak dulu tak bisa mereformasi masalah ini. Padahal, segudang kebijakan sudah disiapkan, begitu pula dengan anggaran reformasi yang digelontorkan dari keuangan negara.

Ketiga, ada ketimpangan infrastruktur yang juga bakal jadi pertimbangan investor saat mengalirkan modalnya ke dalam negeri. Ketimpangan ini tercermin dari belum cakapnya satu pelabuhan memberi layanan kelogistikan yang cepat.

"Maka dari sisi kapasitas, sumber daya manusianya, sistemnya, dan lainnya, harus segera diperbaiki," imbuhnya.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya manfaat memberantas pungli di pelabuhan. Sebab, hal ini ternyata menjadi faktor yang menentukan peringkat daya saing Indonesia (EoDB) dan aliran investasi untuk menopang target pertumbuhan ekonomi ke depan.

Menurutnya, reformasi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan investasi bakal jadi percuma bila kerikil seperti pungli tidak ikut dibenahi.

"Karena menjadi hidden cost dari suatu usaha dan menjadi pertimbangan investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara. Ditambah lagi, ada indikator EoDB di mana di dalamnya ada salah satu penilaian mengenai aspek korupsi dan hukum, sudah pasti pungli menjadi sesuatu yang bernilai buruk dari indikator ini," pungkasnya.

(agt)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER