Gebrakan Ahok di Pertamina Sampai Minta Kartu Kredit Dihapus
CNN Indonesia
Rabu, 16 Jun 2021 14:49 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ahok melakukan sejumlah gebrakan selama menjadi komisaris utama Pertamina. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia --
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkali-kali menyita perhatian publik sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PTPertamina(Persero) pada akhir November 2019. Teranyar, ia mendorong penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi dan komisaris.
Penghapusan fasilitas tersebut dinilai salah satu gebrakan dalam hal efisiensi keuangan Pertamina. Pasalnya, jumlah uang yang dikeluarkan perseroan untuk fasilitas tersebut sangat besar. Bahkan untuk jabatannya sendiri, kata Ahok, limit kartu kredit yang diberikan mencapai Rp30 miliar.
Lantas, apa saja gebrakan mantan Bupati Belitung Timur itu sejak menduduki posisi Komisaris Utama Pertamina?
Pada tahun pertamanya menjabat komisaris Pertamina, Ahok mendorong perubahan total budaya organisasi di tubuh perusahaan minyak negara tersebut. Ia meminta proses reorganisasi dan restrukturisasi di Pertamina dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi.
Dengan prinsip tersebut, ke depan setiap pegawai akan mempunyai kesempatan sama untuk menjadi pimpinan perusahaan.
"Kami akan memasuki budaya baru. (Kami) akan membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina. (Dengan ini) golongan yang Pertamina Reference Level (PRL) di bawah 15 pun berhak mengikuti tes menduduki posisi sampai Senior Vice President (SVP)," ujarnya seperti dikutip dari laman YouTube Pertamina, pertengahan Juli 2020.
Ia berharap, dengan perubahan tersebut, direktur serta jajaran direksi di Pertamina yang selama ini berasal dari BUMN lain bisa dicari dari orang dalam yang sebelumnya telah berkarir di perusahaan sejak awal.
"Harapan kami ke depan nanti dirut Pertamina pun tidak usah lagi dari BUMN lain, tapi bisa dari intern Pertamina dan yang sudah selesai pun bisa menduduki posisi komisaris kalau Pertamina jadi role model, maka seluruh bisnis BUMN bisa seperti itu," tuturnya.
Kritik Keras Utang dan Gaji Direksi
Ahok juga sempat mengungkapkan kekesalannya atas pengelolaan utang di Pertamina. Ia mengkritik keras praktik penarikan utang yang terlalu gampang dilakukan direksi, sementara beban utang yang telah ada sebelumnya sudah menumpuk.
"Udah utang US$16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesal nih," ucap Ahok pada pertengahan September 2020.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung gaji direksi Pertamina yang dianggap tidak wajar. Sebab, sering kali seorang direksi sudah dicopot dari sebuah jabatan, namun masih mendapat gaji sesuai jabatan lama.
"Masa dicopot gaji masih sama, alasannya mereka orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda, kan Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.
Audit Kontrak Impor LNG Mozambik
Tak hanya kritik, Ahok pun pernah membongkar 'kejanggalan' dari kontrak yang diteken Pertamina terkait impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) asal Republik Mozambik pada 2019 silam.
"Ada ketidakwajaran pembelian kontrak jangka panjang LNG, makanya diaudit," kata Ahok kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).
Menurutnya, ada oknum tertentu yang mencari keuntungan dari kontrak tersebut. Saat itu, ia mengaku menyiapkan surat untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait audit kontrak impor lNG dari Mozambik.
"Ada indikasi (dimainkan oleh oknum) makanya kami minta diaudit," ucap Ahok.
Ahok menyatakan telah membentuk tim khusus di Pertamina untuk bernegosiasi ulang dengan para investor yang pernah atau pun mau kerja sama proyek kilang dengan Pertamina.
"Untuk negosiasi ulang semua investor yang pernah dan mau kerjasama dengan Pertamina," ujarnya Oktober lalu.
Ia mengatakan, tim tersebut terdiri dari jajaran internal Pertamina, sehingga tak ada partisipasi pihak luar atau eksternal. "Internal. Direktur Portofolio dengan Komite Investasi dan Komite Audit, serta Tim Transformer Task Force Dekom (Dewan Komisaris)," ungkap Ahok.
Saat berkunjung ke Solo dan menyambangi walikota Gibran Rakabuming, Ahok menceritakan keinginannya sejak lama ingin menghapus BBM jenis premium. Bahkan, saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok menyebut premium sudah ditiadakan.
Namun, ia tak menampik hingga saat ini masyarakat di daerah lain masih mengandalkan BBM jenis premium, sehingga secara keseluruhan premium belum bisa dihapuskan.
"Dulu di DKI sudah saya hapus, tetapi memang di beberapa daerah masih membutuhkan. Makanya, kami lagi bikin program langit biru untuk mengajak masyarakat, mendidik supaya meninggalkan premium karena secara kualitas kurang baik," jelasnya, April Lalu.
Tak hanya berdampak buruk kepada lingkungan, ia menyebut jenis premium telah ditinggalkan berbagai negara karena rendahnya kualitas premium. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk beralih ke BBM Pertalite atau Pertamax.
"Tetapi secara kebutuhan ekonomi memang rakyat masih membutuhkan premium, makanya ini bertahap. Di Jawa Tengah sedikit sekali yang pakai premium. Masyarakat makin sadar dari sisi lingkungan dan sisi ekonomis memang lebih baik pertamax," jelasnya.
Kartu Kredit Pejabat Pertamina Dihapus
Terakhir, mengungkapkan bahwa perusahaan bakal menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer.
Keputusan tersebut merupakan salah satu poin yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6). Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris tak ada yang menolak usulan penghapusan fasilitas kartu kredit.
"Secara lisan, para dekom (dewan komisaris) dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok, Selasa (15/6).
Sayangnya, Ahok belum menjelaskan bila kebijakan ini sudah dibuat aturan internalnya atau belum. Meski begitu, Ahok menegaskan sejak RUPS Pertamina kemarin, dirinya telah melarang fasilitas kartu kredit.
Bahkan dia meminta yang memiliki kartu kredit perusahaan segera menutupnya atau mengembalikannya kepada perusahaan.
Jakarta, CNN Indonesia --
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkali-kali menyita perhatian publik sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PTPertamina(Persero) pada akhir November 2019. Teranyar, ia mendorong penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi dan komisaris.
Penghapusan fasilitas tersebut dinilai salah satu gebrakan dalam hal efisiensi keuangan Pertamina. Pasalnya, jumlah uang yang dikeluarkan perseroan untuk fasilitas tersebut sangat besar. Bahkan untuk jabatannya sendiri, kata Ahok, limit kartu kredit yang diberikan mencapai Rp30 miliar.
Lantas, apa saja gebrakan mantan Bupati Belitung Timur itu sejak menduduki posisi Komisaris Utama Pertamina?
Pada tahun pertamanya menjabat komisaris Pertamina, Ahok mendorong perubahan total budaya organisasi di tubuh perusahaan minyak negara tersebut. Ia meminta proses reorganisasi dan restrukturisasi di Pertamina dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi.
Dengan prinsip tersebut, ke depan setiap pegawai akan mempunyai kesempatan sama untuk menjadi pimpinan perusahaan.
"Kami akan memasuki budaya baru. (Kami) akan membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina. (Dengan ini) golongan yang Pertamina Reference Level (PRL) di bawah 15 pun berhak mengikuti tes menduduki posisi sampai Senior Vice President (SVP)," ujarnya seperti dikutip dari laman YouTube Pertamina, pertengahan Juli 2020.
Ia berharap, dengan perubahan tersebut, direktur serta jajaran direksi di Pertamina yang selama ini berasal dari BUMN lain bisa dicari dari orang dalam yang sebelumnya telah berkarir di perusahaan sejak awal.
"Harapan kami ke depan nanti dirut Pertamina pun tidak usah lagi dari BUMN lain, tapi bisa dari intern Pertamina dan yang sudah selesai pun bisa menduduki posisi komisaris kalau Pertamina jadi role model, maka seluruh bisnis BUMN bisa seperti itu," tuturnya.
Kritik Keras Utang dan Gaji Direksi
Ahok juga sempat mengungkapkan kekesalannya atas pengelolaan utang di Pertamina. Ia mengkritik keras praktik penarikan utang yang terlalu gampang dilakukan direksi, sementara beban utang yang telah ada sebelumnya sudah menumpuk.
"Udah utang US$16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesal nih," ucap Ahok pada pertengahan September 2020.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung gaji direksi Pertamina yang dianggap tidak wajar. Sebab, sering kali seorang direksi sudah dicopot dari sebuah jabatan, namun masih mendapat gaji sesuai jabatan lama.
"Masa dicopot gaji masih sama, alasannya mereka orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda, kan Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.
Audit Kontrak Impor LNG Mozambik
Tak hanya kritik, Ahok pun pernah membongkar 'kejanggalan' dari kontrak yang diteken Pertamina terkait impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) asal Republik Mozambik pada 2019 silam.
"Ada ketidakwajaran pembelian kontrak jangka panjang LNG, makanya diaudit," kata Ahok kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).
Menurutnya, ada oknum tertentu yang mencari keuntungan dari kontrak tersebut. Saat itu, ia mengaku menyiapkan surat untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait audit kontrak impor lNG dari Mozambik.
"Ada indikasi (dimainkan oleh oknum) makanya kami minta diaudit," ucap Ahok.
Ahok menyatakan telah membentuk tim khusus di Pertamina untuk bernegosiasi ulang dengan para investor yang pernah atau pun mau kerja sama proyek kilang dengan Pertamina.
"Untuk negosiasi ulang semua investor yang pernah dan mau kerjasama dengan Pertamina," ujarnya Oktober lalu.
Ia mengatakan, tim tersebut terdiri dari jajaran internal Pertamina, sehingga tak ada partisipasi pihak luar atau eksternal. "Internal. Direktur Portofolio dengan Komite Investasi dan Komite Audit, serta Tim Transformer Task Force Dekom (Dewan Komisaris)," ungkap Ahok.
Saat berkunjung ke Solo dan menyambangi walikota Gibran Rakabuming, Ahok menceritakan keinginannya sejak lama ingin menghapus BBM jenis premium. Bahkan, saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok menyebut premium sudah ditiadakan.
Namun, ia tak menampik hingga saat ini masyarakat di daerah lain masih mengandalkan BBM jenis premium, sehingga secara keseluruhan premium belum bisa dihapuskan.
"Dulu di DKI sudah saya hapus, tetapi memang di beberapa daerah masih membutuhkan. Makanya, kami lagi bikin program langit biru untuk mengajak masyarakat, mendidik supaya meninggalkan premium karena secara kualitas kurang baik," jelasnya, April Lalu.
Tak hanya berdampak buruk kepada lingkungan, ia menyebut jenis premium telah ditinggalkan berbagai negara karena rendahnya kualitas premium. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk beralih ke BBM Pertalite atau Pertamax.
"Tetapi secara kebutuhan ekonomi memang rakyat masih membutuhkan premium, makanya ini bertahap. Di Jawa Tengah sedikit sekali yang pakai premium. Masyarakat makin sadar dari sisi lingkungan dan sisi ekonomis memang lebih baik pertamax," jelasnya.
Kartu Kredit Pejabat Pertamina Dihapus
Terakhir, mengungkapkan bahwa perusahaan bakal menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer.
Keputusan tersebut merupakan salah satu poin yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6). Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris tak ada yang menolak usulan penghapusan fasilitas kartu kredit.
"Secara lisan, para dekom (dewan komisaris) dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok, Selasa (15/6).
Sayangnya, Ahok belum menjelaskan bila kebijakan ini sudah dibuat aturan internalnya atau belum. Meski begitu, Ahok menegaskan sejak RUPS Pertamina kemarin, dirinya telah melarang fasilitas kartu kredit.
Bahkan dia meminta yang memiliki kartu kredit perusahaan segera menutupnya atau mengembalikannya kepada perusahaan.
