Gebrakan Ahok di Pertamina Sampai Minta Kartu Kredit Dihapus

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkali-kali menyita perhatian publik sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019. Teranyar, ia mendorong penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi dan komisaris.

Penghapusan fasilitas tersebut dinilai salah satu gebrakan dalam hal efisiensi keuangan Pertamina. Pasalnya, jumlah uang yang dikeluarkan perseroan untuk fasilitas tersebut sangat besar. Bahkan untuk jabatannya sendiri, kata Ahok, limit kartu kredit yang diberikan mencapai Rp30 miliar.

Lantas, apa saja gebrakan mantan Bupati Belitung Timur itu sejak menduduki posisi Komisaris Utama Pertamina?

Karyawan Bisa Jadi Bos Pertamina

Pada tahun pertamanya menjabat komisaris Pertamina, Ahok mendorong perubahan total budaya organisasi di tubuh perusahaan minyak negara tersebut. Ia meminta proses reorganisasi dan restrukturisasi di Pertamina dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi.

Dengan prinsip tersebut, ke depan setiap pegawai akan mempunyai kesempatan sama untuk menjadi pimpinan perusahaan.

"Kami akan memasuki budaya baru. (Kami) akan membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina. (Dengan ini) golongan yang Pertamina Reference Level (PRL) di bawah 15 pun berhak mengikuti tes menduduki posisi sampai Senior Vice President (SVP)," ujarnya seperti dikutip dari laman YouTube Pertamina, pertengahan Juli 2020.

Ia berharap, dengan perubahan tersebut, direktur serta jajaran direksi di Pertamina yang selama ini berasal dari BUMN lain bisa dicari dari orang dalam yang sebelumnya telah berkarir di perusahaan sejak awal.

"Harapan kami ke depan nanti dirut Pertamina pun tidak usah lagi dari BUMN lain, tapi bisa dari intern Pertamina dan yang sudah selesai pun bisa menduduki posisi komisaris kalau Pertamina jadi role model, maka seluruh bisnis BUMN bisa seperti itu," tuturnya.

Kritik Keras Utang dan Gaji Direksi

Ahok juga sempat mengungkapkan kekesalannya atas pengelolaan utang di Pertamina. Ia mengkritik keras praktik penarikan utang yang terlalu gampang dilakukan direksi, sementara beban utang yang telah ada sebelumnya sudah menumpuk.

"Udah utang US$16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesal nih," ucap Ahok pada pertengahan September 2020.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung gaji direksi Pertamina yang dianggap tidak wajar. Sebab, sering kali seorang direksi sudah dicopot dari sebuah jabatan, namun masih mendapat gaji sesuai jabatan lama.

"Masa dicopot gaji masih sama, alasannya mereka orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda, kan Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.

Audit Kontrak Impor LNG Mozambik

Tak hanya kritik, Ahok pun pernah membongkar 'kejanggalan' dari kontrak yang diteken Pertamina terkait impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) asal Republik Mozambik pada 2019 silam.

"Ada ketidakwajaran pembelian kontrak jangka panjang LNG, makanya diaudit," kata Ahok kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/1).

Menurutnya, ada oknum tertentu yang mencari keuntungan dari kontrak tersebut. Saat itu, ia mengaku menyiapkan surat untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait audit kontrak impor lNG dari Mozambik.

"Ada indikasi (dimainkan oleh oknum) makanya kami minta diaudit," ucap Ahok.

[Gambas:Video CNN]