Gebrakan Ahok di Pertamina Sampai Minta Kartu Kredit Dihapus

Bentuk Tim Khusus

Ahok menyatakan telah membentuk tim khusus di Pertamina untuk bernegosiasi ulang dengan para investor yang pernah atau pun mau kerja sama proyek kilang dengan Pertamina.

"Untuk negosiasi ulang semua investor yang pernah dan mau kerjasama dengan Pertamina," ujarnya Oktober lalu.

Ia mengatakan, tim tersebut terdiri dari jajaran internal Pertamina, sehingga tak ada partisipasi pihak luar atau eksternal. "Internal. Direktur Portofolio dengan Komite Investasi dan Komite Audit, serta Tim Transformer Task Force Dekom (Dewan Komisaris)," ungkap Ahok.

Dorong Penjualan Premium Dihentikan

Saat berkunjung ke Solo dan menyambangi walikota Gibran Rakabuming, Ahok menceritakan keinginannya sejak lama ingin menghapus BBM jenis premium. Bahkan, saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok menyebut premium sudah ditiadakan.

Namun, ia tak menampik hingga saat ini masyarakat di daerah lain masih mengandalkan BBM jenis premium, sehingga secara keseluruhan premium belum bisa dihapuskan.

"Dulu di DKI sudah saya hapus, tetapi memang di beberapa daerah masih membutuhkan. Makanya, kami lagi bikin program langit biru untuk mengajak masyarakat, mendidik supaya meninggalkan premium karena secara kualitas kurang baik," jelasnya, April Lalu.

Tak hanya berdampak buruk kepada lingkungan, ia menyebut jenis premium telah ditinggalkan berbagai negara karena rendahnya kualitas premium. Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk beralih ke BBM Pertalite atau Pertamax.

"Tetapi secara kebutuhan ekonomi memang rakyat masih membutuhkan premium, makanya ini bertahap. Di Jawa Tengah sedikit sekali yang pakai premium. Masyarakat makin sadar dari sisi lingkungan dan sisi ekonomis memang lebih baik pertamax," jelasnya.

Kartu Kredit Pejabat Pertamina Dihapus

Terakhir, mengungkapkan bahwa perusahaan bakal menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer.

Keputusan tersebut merupakan salah satu poin yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6). Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris tak ada yang menolak usulan penghapusan fasilitas kartu kredit.

"Secara lisan, para dekom (dewan komisaris) dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok, Selasa (15/6).

Sayangnya, Ahok belum menjelaskan bila kebijakan ini sudah dibuat aturan internalnya atau belum. Meski begitu, Ahok menegaskan sejak RUPS Pertamina kemarin, dirinya telah melarang fasilitas kartu kredit.

Bahkan dia meminta yang memiliki kartu kredit perusahaan segera menutupnya atau mengembalikannya kepada perusahaan.