Skenario Terburuk Ekonomi Bila Pemerintah Terapkan Lockdown

Dorongan untuk menerapkan lockdown menguat menyusul kenaikan kasus aktif covid-19 di berbagai daerah beberapa pekan terakhir.

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, misalnya, meminta pemerintah mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro menjadi lockdown alias kekarantinaan wilayah.

Zubairi menilai sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah tegas untuk menyesuaikan regulasi mengingat lonjakan kasus positif virus corona sudah membuat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) melonjak.

"Didasari melonjaknya kasus covid-19 dan rawat inap, saya merasa Indonesia butuh istilah baru sebagai ganti PPKM Mikro. Saya rekomendasikan kata lockdown saja agar monitoringnya lebih tegas dan lebih serius, meski isi konten kebijakannya tidak jauh beda dengan PPKM" cuit Zubairi melalui akun Twitter miliknya @ProfesorZubairi, Selasa (13/6).

Segendang sepenarian, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko juga mengutarakan hal serupa. Menurutnya, karantina wilayah alias lockdown harus dilakukan bukan semata karena peningkatan kasus melainkan karena merebaknya penemuan varian baru virus corona, di antaranya varian B117 Alfa, B1351 Beta, dan B1617.2 Delta.

Ia mengatakan kebijakan lockdown sudah dilakukan negara-negara lain dalam menghadapi keempat varian tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Malaysia saja lockdown menghadapi varian B1617.2. Singapura juga lockdown demi rakyatnya. Menurut saya, Indonesia harus melakukan lockdown demi rakyat," ucapnya kepada CNN Indonesia Tv, Kamis (17/6).

Miko menjelaskan varian Beta dan Alfa bisa lebih berbahaya dan menular dari varian aslinya. Varian itu dapat mengancam kondisi kesehatan masyarakat Indonesia.

"Percayalah kalau kita perang dengan musuh baru yang penularannya lebih hebat dari varian aslinya, case fatality-nya lebih hebat. Kemudian, severity-nya lebih baik. Kita akan diserang dengan baik oleh varian itu," ucap dia.

Meski demikian, sejumlah pihak meragukan keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut mengingat dampaknya yang akan sangat buruk bagi perekenomian. Terlebih, pemerintah punya target cukup ambisius di tahun ini, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan lockdown ibarat obat keras yang punya efek samping. Memang dampaknya bagus untuk menekan penyebaran virus.

Tapi di sisi lain, perekonomian yang jadi korban. Skenario terburuk dari kebijakan pengetatan tersebut adalah melesetnya proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah yang pasti juga akan diikuti pertambahan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan baru.

Terlebih, beban APBN sudah terlampau berat untuk dapat menggelontorkan anggaran besar sebagai jaring pengaman sosial. Belum lagi, pemerintah punya komitmen disiplin fiskal untuk menurunkan defisit kembali ke bawah tiga persen pada 2023.

Jika lockdown dilakukan apalagi sampai selama sebulan, ia memprediksi kemiskinan bisa bertambah di atas 500 ribu orang atau setengah dari penambahan penduduk miskin pada periode Maret-September 2020 yang mencapai 1,13 juta orang.

Sedangkan angka pengangguran bisa tembus ke kisaran 8-9 persen.

"Jadi memang dari sisi jangka pendek kemungkinan tidak akan bisa kita capai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah. Hasil yang optimal mungkin dalam jangka waktu lebih panjang jika lockdown dilakukan, itu pun tidak mungkin karantina secara penuh," ujarnya kepada CNNIndonesia.com Jumat (18/6).

Sebaliknya, jika pemerintah memilih meningkatkan belanja untuk jaring pengaman sosial, penambahan pengangguran baru dan kemiskinan memang dapat ditekan. Namun otomatis defisit APBN akan sulit ditekan ke bawah 3 persen dari PDB.