RI Ingin Kurangi 40 Juta Ton Sampah pada 2025

Pemerintah menargetkan mengurangi 40 juta ton sampah yang mencemari lingkungan secara permanen pada 2025. Target ini juga dibarengi dengan peningkatan kemampuan mengelola sampah sekitar dua kali lipat menjadi 80 persen pada 2025.

Target ini tercetus di Seminar Nasional bertajuk Mencapai 80 Persen Tingkat Pengelolaan Sampah di Indonesia dengan Tata Kelola yang Stabil dan Kuat serta Pendanaan yang Memadai dan Stabil pada Selasa (22/6) kemarin.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti mengatakan target ini akan dicapai dengan kebijakan terstruktur dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah dari sumber ini selanjutnya perlu didukung dengan tata kelola, peningkatan kapasitas, dan pendanaan yang tepat.

"Perlunya model kelembagaan yang kuat untuk pengelolaan sampah, salah satunya melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), juga penting untuk didukung dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas dalam layanan persampahan, dukungan anggaran yang memadai dan penegakan hukum," ungkap Nani.

Target pemerintah pusat juga didukung oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Khususnya, terkait penguatan tata kelola sampah.

"Kami mendukung penuh kelembagaan pengelolaan persampahan yang menerapkan BLUD di kabupaten-kabupaten di Indonesia," ucap Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Tak cuma dari sisi tata kelola, masalah pendanaan juga menjadi sorotan. Pasalnya, biaya investasi untuk pengelolaan sampah perlu mencapai Rp22 ribu per kapita per tahun.

Sementara biaya dari pemerintah saat ini baru Rp5.000 per orang per tahun, sehingga masih ada selisih Rp17 ribu per kapita per tahun. Sedangkan biaya operasional pengelolaan baru sekitar Rp19 ribu per orang per tahun dari target Rp43 ribu per kapita per tahun, sehingga masih selisih Rp24 ribu per kapita per tahun.

"Persoalan pendanaan yang selama ini dihadapi, diharapkan bisa diselesaikan jika pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak (pentahelix) selain juga perlu melihat kelembagaan yang mampu mendukung solusi persoalan pendanaan tadi," kata Ketua umum APEKSI sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Di sisi lain, target ini mendapat dukungan dari pemerintah Norwegia. Menurut Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale, pengelolaan sampah perlu dilakukan segera meski tidak bisa dirasakan hasilnya dalam waktu cepat.

"Dibutuhkan upaya serta pendekatan kontekstual yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setempat. Jika sampah di hulu tidak dikelola dengan baik, maka persoalan sampah di laut tidak akan berakhir," ucap Kaale.

[Gambas:Video CNN]