Bhima memberi masukan agar pemerintah mulai mempertimbangkan kebijakan lockdown. Sebab, keputusan ini memang perlu mengeluarkan ongkos, tapi potensi ekonomi yang hilang jauh lebih kecil daripada PPKM Mikro Ketat.
Menurut hitung-hitungannya, 'ongkos' lockdown di Jakarta yang diperkirakan mencapai Rp550 miliar per hari, maka dengan durasi dua minggu membutuhkan biaya mencapai Rp7,7 triliun.
"Jakarta asumsinya punya kontribusi 70 persen terhadap perputaran uang nasional. Kami kalkulasi lockdown nasional sekurangnya membutuhkan biaya Rp11 triliun sampai Rp25 triliun selama 14 hari," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biaya lockdown ini, katanya, setara 6 persen dari total anggaran infrastruktur 2021 sebesar Rp431 triliun. Maka, seharusnya tidak dikategorikan terlalu memberatkan.
"Biayanya lebih murah dibanding kerugian ekonomi daripada tidak lakukan lockdown. Setelah lockdown berhasil maka ekonomi bisa tumbuh lebih solid. Jangan kondisi darurat kebijakannya nanggung," katanya.
Selanjutnya, bila lockdown dilakukan, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa diselamatkan ke zona positif pada akhir tahun. Proyeksinya, ekonomi berada di kisaran 3 persen sampai 4,5 persen dan risiko kehilangan PDB hanya sekitar Rp77 triliun sampai Rp308 triliun.