Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat jumlah dana untuk berbagai program bantuan sosial (bansos) yang diberikan selama kebijakan PPKM Darurat meningkat Rp10,93 triliun. Itu berasal dari anggaran tambahan untuk perpanjangan program bansos tunai (BST), bantuan beras Bulog, hingga perpanjangan diskon listrik.
Secara rinci, ia mengatakan dana tambahan itu digunakan untuk program bansos tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nilai dana tambahannya mencapai Rp6,1 triliun.
"Untuk dua bulan ini, mereka akan mendapatkan BST ini dengan anggaran Rp6,1 triliun," ucap Ani saat rapat bersama Badan Anggaran DPR secara virtual, Senin (12/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ani mencatat realisasi penggunaan anggaran bansos tunai telah mencapai Rp11,9 triliun pada semester I 2021. Dengan begitu, total anggaran bansos tunai akan mencapai Rp18 triliun sampai akhir tahun ini.
Selanjutnya, dana tambahan bansos juga digunakan untuk program bantuan beras Bulog selama PPKM Darurat. Pemberian beras ini menyasar 10 juta KPM yang terdaftar di program bansos tunai dan 10 juta KPM lainnya di Program Keluarga Harapan (PKH).
"Ini total anggarannya Rp2,5 triliun," imbuhnya.
Kemudian, pemerintah juga memberikan perpanjangan durasi bantuan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen dari enam bulan menjadi sembilan bulan. Dengan begitu, insentif ini bisa dinikmati sampai September 2021.
Program ini menyasar 1,14 juta pelanggan dengan alokasi tambahan dana Rp420 miliar. Sementara realisasi semester I 2021 sudah mencapai 1,27 triliun, sehingga sampai akhir tahun akan mencapai Rp1,69 triliun.
Terakhir, tambahan dana digunakan untuk perpanjangan durasi insentif diskon listrik dari enam bulan menjadi sembilan bulan atau sampai September 2021. Tambahan dana diperkirakan mencapai Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.
Pada semester I 2021, realisasi penggunaan dana bansos ini sudah mencapai Rp5,67 triliun. Dengan begitu, kebutuhan dana sampai akhir tahun untuk bansos listrik akan mencapai Rp7,58 triliun.