DKI Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan hingga 20 Agustus 2021

CNN Indonesia | Kamis, 15/07/2021 17:46 WIB
DKI Jakarta membebaskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). DKI Jakarta membebaskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Ilustrasi. (StockSnap/Pixabay).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk objek pajak yang jatuh tempo pembayaran pada 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Pelonggaran ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1012 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

"Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar PKB dan BBN-KB terutang atas objek pajak PKB dan BBN-KB yang jatuh tempo pembayaran tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021," bunyi aturan itu dikutip Kamis (15/7).


Selanjutnya, penghapusan sanksi administrasi itu hanya diberikan kepada wajib pajak yang melunasi pembayaran pokok pajak sampai dengan 20 Agustus 2021. Untuk mengakses fasilitas itu, masyarakat bisa mendatangi Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Gerai Samsat, Samsat Kecamatan, Samsat Keliling, serta pembayaran melalui ATM.

"Bahwa penghapusan sanksi administrasi tersebut berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran," imbuh aturan itu.

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan menyesuaikan pada Sistem Informasi Manajemen PKB dan BBN-KB. Nantinya, masyarakat bisa memanfaatkan layanan itu dengan mencetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).

SKPP itu berlaku jatuh tempo pembayarannya hingga 20 Agustus 2021.

"Terhadap SKPP yang dihapuskan sanksi administrasinya, namun tidak dibayar lunas sampai dengan batas jatuh tempo pembayaran, maka SKPP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah," imbuh aturan itu.

Aturan itu ditandatangani oleh Plt Kepala badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati pada 14 Juli 2021.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK