Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja pemerintah untuk pengadaan vaksin covid-19 mencapai Rp10,6 triliun per 19 Juli 2021.
"Kalau kita lihat realisasi pengadaan anggaran yang dipakai membeli vaksin mencapai Rp10,6 triliun atau untuk pembayaran 53,9 juta dosis," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Rabu (21/7).
Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan Rp57,84 triliun untuk vaksinasi. Sebanyak Rp47,6 triliun di antaranya untuk pengadaan vaksin. Lalu, pelaksanaan vaksinasi di daerah Rp6,5 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Adapun pasokan vaksin yang telah dirilis mencapai 78 juta dosis, termasuk vaksin hibah. Sebanyak 73,68 juta di antaranya telah didistribusikan.
Namun, baru 58,79 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan ke warga. Rinciannya, 42,34 juta dosis pertama dan 16,45 juta dosis kedua.
Sri Mulyani menerangkan, berdasarkan data dari Bea dan Cukai, impor vaksin covid-19 tercatat 143,66 juta dosis per 19 Juli 2021. Vaksin itu terdiri dari 115,5 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bulk dan 3 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi.
"Jadi total jumlahnya 143,66 juta. Yang bulk seperti Sinovac tidak otomatis 100 persen menjadi vaksin jadi karena ada proses kehilangan dalam membentuknya menjadi vaksin jadi," ujarnya.
Kemudian, Astra Zeneca 14,9 juta dosis dalam bentuk jadi, Sinopharm 6,25 juta dosis dalam bentuk jadi, dan Moderna sebanyak 4 juta dosis dalam bentuk jadi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan percepatan vaksinasi terus dilakukan pemerintah. Targetnya, vaksinasi mencapai 2 juta dosis per hari pada Agustus 2021.
Untuk mencapai target tersebut, upaya yang dilakukan adalah memperbanyak pos vaksinasi dengan menggandeng TNI, Polri, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menambah vaksinator melalui TNI/Polri, bidan, maupun tenaga lainnya.