Sabar Pengusaha, Butuh Waktu Longgarkan PPKM Level 4

Senada dengan Huda, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kebijakan PPKM rasanya perlu diperpanjang satu pekan lagi setelah berakhir pada 9 Agustus mendatang. Artinya, pelaksanaan PPKM perlu dilakukan sesuai skenario 6 minggu seperti yang pernah disampaikan  Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

"Idealnya satu kali lagi perpanjangan PPKM Level 4 cukup ya. Pemerintah butuh all out untuk turunkan kasus harian termasuk di luar Jawa-Bali," ungkap Bhima.

Menurutnya, estimasi PPKM Level 4 selama enam minggu cukup ideal karena mempertimbangkan berbagai sisi positif muapun negatif dari kebijakan ini, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Dari sisi positif, setidaknya penurunan kasus sudah bisa dicapai, meski secara harian jumlahnya masih belum mencapai harapan pemerintah sebesar 10 ribu kasus per hari.

"Pelonggaran harus menunggu penurunan kasus harian dan indikator penanganan pandemi yang signifikan dulu. Kalau terburu-buru dilonggarkan, maka pemulihannya tidak optimal karena tetap saja masyarakat fokus utama saat ini soal pandemi," tekannya.

Tapi memang, menurut Bhima, PPKM Level 4 juga tidak bisa terlalu lama karena ada ekonomi masyarakat, khususnya menengah ke bawah yang dikorbankan saat kebijakan ini ditempuh.

"Terlalu lama PPKM Level 4 risikonya akan buat ekonomi merosot tajam," imbuhnya.

Masalahnya di sisi lain, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya bisa diandalkan. Dari sisi anggaran sebenarnya ada dananya.

Sayangnya, kecepatan penggunaan anggaran di lapangan belum maksimal. Maka tak heran, realisasi penggunaan dana PEN baru mencapai Rp305,5 triliun atau 41 persen dari pagu Rp744,75 triliun per akhir Juli 2021.

Di sisi lain, menurut Bhima, kebijakan pelonggaran PPKM Level 4 jangan terburu-buru karena membutuhkan ongkos yang lebih besar bila terlanjut direm lalu digas lagi.

"Ongkos lebih murah daripada PPKM yang terburu-buru melakukan pelonggaran dan kemudian diketatkan lagi karena ketidakpastian yang besar bagi dunia usaha serta masyarakat," jelasnya.

Jalan Keluar

Bersamaan dengan PPKM Level 4 yang masih perlu diperpanjang, Huda mengatakan pemerintah mau tidak mau harus terus memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Begitu juga dengan insentif kepada dunia usaha agar mereka masih bisa bertahan di tengah perpanjangan PPKM Level 4 ini.

"Insentif dan bantuan ke dunia usaha sudah sepatutnya dilakukan sehingga mereka bisa bertahan hingga keadaan bisa dilakukan pelonggaran," ucap Huda.

Selain itu, Bhima melihat realisasi penggunaan anggaran PEN harus dipercepat juga agar segera terlaksana. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Maka sudah kewajiban bagi pemerintah untuk mempermudah prosedur belanja dan administrasi penggunaan dana agar tidak lelet. Targetnya, PEN segera mencapai realisasi 60 persen sampai 75 persen dalam sebulan ke depan.

"Yang terpenting sekarang secara paralel jumlah bantuan ke pelaku usaha dan masyarakat ditambah. Subsidi sewa tenant misalnya, diskon listrik bagi pelaku industri diperbesar sampai subsidi kuota internet bisa dilakukan. Kecepatan realisasi PEN juga menjadi kunci," pungkasnya.