Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan tiga strategi agar penyaluran dana bantuan sosial (bansos) tepat sasaran serta berjalan transparan. Secara umum, Kemensos akan memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran di kementerian.
Staf khusus (Stafsus) Menteri Sosial Faozan Amar menuturkan strategi pertama pihaknya akan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data penerima bansos dengan NIK dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk menghindari data ganda.
"Pemadanan data dengan NIK untuk memastikan ketepatan penyaluran bansos," ujarnya rekaman suara yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (3/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, Kemensos memperbaiki mekanisme penyaluran bansos yakni dimaksimalkan pada skema non tunai. Upaya ini sudah diterapkan untuk sejumlah program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako yang disalurkan melalui jaringan Bank Himbara.
Selain bansos reguler, program bansos selama pandemi covid-19 seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) juga disalurkan non tunai melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Terakhir, Kemensos akan melibatkan dukungan teknologi digital. Dalam hal ini, Kemensos berkoordinasi dengan instansi terkait mulai dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan layanan ke masyarakat lewat teknolog digital itu.
"Kemensos telah berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bansos," ujarnya.
Lihat Juga : |
Tidak kalah pentingnya, lanjut Faozan, Kemensos akan menindak tegas pihak yang menyalahgunakan dana bansos, baik penindakan dari sisi administratif maupun penegakan hukum.
Ia mencontohkan dalam kasus pemotongan dana PKH oleh pendamping sosial di Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, Kemensos telah bekerja sama dengan Kejari Tangerang untuk menindak tersangka. Ia meyakini lewat berbagai upaya itu penggunaan dana bansos akan lebih optimal.
"Dana (bansos) negara itu Rp53 triliun, kalau ini betul sampai ke tangan orang yang betul berhak menerimanya, saya optimis kemiskinan akan hilang di bumi Indonesia," tuturnya.