Jakarta, CNN Indonesia -- LPEM FEB UI memprediksi sebanyak 5,01 juta pekerja pusat perbelanjaan atau mal dan ruko terdampak PPKM level 4. Rinciannya, sebanyak 3,34 juta berada di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan 1,67 juta pekerja di luar Jawa dan Bali.
"Di Jawa dan Bali ada sekitar 3,34 juta orang yang bekerja di sektor itu, sedangkan non-Jawa dan Bali 1,67 juta ini cukup relevan, mengingat jumlah mal, bioskop, dan ruko di Jawa dan Bali lebih banyak," tutur Ekonom LPEM UI Muhammad Hanri dalam acara Indonesia Economic Outlook Q3 2021, Rabu (4/8).
Selain pekerja mal dan ruko, ia memperkirakan 63 ribu pekerja bioskop juga terdampak PPKM darurat serta level 4 di Jawa dan Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, mal, ruko atau perdagangan ritel, dan bioskop, terpaksa tutup selama PPKM darurat sejak 3 Juli 2021 lalu.
Hanri menyatakan rata-rata upah pekerja yang terdampak itu di kisaran Rp1 juta hingga Rp1,4 juta. Semua data tersebut berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada 2021.
"Rata-rata pendapatan mereka Rp1 juta-Rp1,4 juta sebulan, jadi relatif bukan orang yang tanda kutip punya resiliensi kuat terhadap disrupsi ekonomi," imbuh dia.
Sementara, LPEM UI memperkirakan hanya 0,5 persen dari pekerja terdampak yang mendapatkan bantuan program Kartu Prakerja.
Padahal, sebanyak 53,3 persen dari para pekerja membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) dan 24,1 persen bantuan pemerintah tanpa syarat.
"Sayangnya, dari sebanyak itu pekerja yang terdampak, tidak sampai 1 persen yang bisa akses Kartu Prakerja sebagai antisipasi dari disrupsi tersebut," ungkapnya.
1,1 Juta Rentan Tak Dapat Bantuan
Ekonom LPEM FEB UI menilai 5,01 juta pekerja mal terdampak kebijakan PPPKM Level 4. Di antaranya 3,34 juta berada di Jawa dan Bali. (CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus).
Ia menambahkan sebanyak 1,1 juta pengusaha baru selama pandemi covid-19 ini rentan tidak mendapatkan bantuan dari dana PEN untuk dukungan UMKM. Pasalnya, pengusaha baru ini rentan tidak terdaftar dalam data Kemenkop UKM.
"Jadi, orang-orang ini adalah entrepreneur baru yang kemungkinan masih belum terdaftar di data Kemenkop UKM sehingga mereka kemungkinan masih luput dari potensi dukungan PEN," jelas Hanri.
[Gambas:Video CNN]
Ia menuturkan pengusaha baru tersebut kemungkinan dulunya adalah pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan akibat pandemi.
Demi mempertahankan hidup, mereka pun akhirnya memulai usaha. Karena dulunya pekerja, mereka dipastikan tak masuk dalam data DTKS Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial.
"Kita bisa antisipasi orang-orang ini, dia mengalami PHK dari pekerja formal, tapi untuk catch-up dengan konsumsi mereka mulai usaha sendiri, kita juga lihat di data e-commerce semakin banyak orang yang jualan, bukan UKM lagi tapi mikro," tandas Hanri.
