Kenaikan Iuran Mengintai Jika BPJS Ikut Biayai Pasien Covid

Dinda Audriene | CNN Indonesia

Kamis, 19 Agu 2021 07:46 WIB

Ekonom memperkirakan rencana pemerintah melibatkan BPJS Kesehatan menangani biaya pasien covid bisa memicu kenaikan iuran. Berikut penjelasannya. — Ekonom menyebut pelibatan BPJS Kesehatan dalam menangani perawatan pasien covid bisa berdampak pada kenaikan iuran. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Damar).

Senada, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga melihat kemampuan belanja pemerintah semakin terbatas demi mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen pada 2023 mendatang.

Menurutnya, upaya cost sharing pemerintah dan BPJS Kesehatan tak akan berdampak negatif jika kasus penularan semakin turun. Sebab, ia yakin BPJS Kesehatan memiliki arus kas yang cukup untuk menangani pasien covid-19.

"Kalau kasus pada tahun depan bisa diredam, potensi pelebaran defisit BPJS Kesehatan bisa diminimalisir," terang Yusuf.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, jika kasus penularan corona semakin parah tahun depan, maka keuangan BPJS Kesehatan bisa saja terganggu. Kalau itu benar-benar terjadi, mau tak mau pemerintah kembali turun tangan.

Pemerintah punya opsi menyuntikkan kepada BPJS Kesehatan. Namun, ini berarti rencana pemerintah untuk menghemat belanja gagal total.

"Iya, polanya memang seperti itu (pemerintah menyuntikkan dana jika keuangan BPJS Kesehatan sudah tak kuat). BPJS Kesehatan tidak meminta dana lagi pada pemerintah jika peserta tertib dalam membayar iuran," kata Yusuf.

Kalau bukan suntikan dana, pemerintah punya opsi untuk mengerek iuran BPJS Kesehatan. Yusuf menyebut penyesuaian tarif akan menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan.

"Tapi dalam konteks pandemi idealnya tidak mendorong kenaikan tarif," imbuh Yusuf.

Lihat Juga :

Erick Angkat Tedi Bharata Jadi Deputi SDM Kementerian BUMN

Oleh karena itu, perlu ada hitungan pasti seberapa besar kemampuan BPJS Kesehatan dalam menangani pasien covid-19. Jangan sampai pemerintah memberikan beban melebihi kapasitas BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan biasanya bersifat politik. Keputusannya tak bisa diambil dengan cepat.

"Keputusan kenaikan tarif sepertinya konsensus, bukan karena kenaikan kasus covid-19. Potensi (kenaikan iuran) ada, tapi keputusan tarif adalah keputusan politik juga," ujar Fithra.

Ia optimistis cost sharing antara pemerintah dan BPJS Kesehatan akan membuat APBN lebih sehat. Namun, semua harus dikelola dengan baik.

"Ada risiko jika BPJS tidak dikelola dengan baik maka akan ada tekanan pada BPJS. Harapannya ini semua bisa dikelola dengan baik," pungkas Fithra.