Mendag: Lebih Murah Kirim Udang Papua ke Paris daripada DKI
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi blak-blakan mengakui betapa mahalnya ongkos logistik di Indonesia. Bahkan, ia menyebut lebih murah mengirim udang asal Papua ke Paris, Prancis, daripada ke Jakarta atau Surabaya.
"Udang dari Papua lebih murah dikirim ke Paris daripada dikirim ke Jakarta atau Surabaya. Itu kenyataan," katanya pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (26/8).
Ia menyebut ongkos kirim mahal tidak hanya berlaku di dalam negeri saja, tapi juga untuk barang dagang ekspor. Lutfi mengaku mendapat keluhan dari para eksportir bahwa harga kirim tidak masuk akal.
Lutfi mencontohkan untuk barang furnitur atau mebel yang harga barang setara dengan harga kirim, yaitu US$10 ribu.
"Kalau 20 footer pernik-pernik harga bisa US$40 hingg US$50 ribu, kalau furnitur US$10 ribu, sedangkan ongkir ke AS US$10 ribu. Jadi furnitur sudah tidak masuk akal harganya," bebernya.
Salah satu cara mengakalinya, kata Lutfi, adalah dengan mengkonsolidasikan ekspor barang sejenis ke tujuan sama. Ia menyebut sedang mengusahakan agar para pedagang bisa mengekspor bersama dagangan mereka agar harga kirim dapat ditekan.
Namun, di luar itu ia belum mau menjabarkan lebih jauh. Lutfi ingin mendiskusikan masalah terkait dengan anggota DPR secara tertutup.
"Kalau boleh saya lebih senang bicara tertutup, tapi ini mesti diselesaikan," tutupnya.
Masalah logistik sebelumnya juga sempat disinggung Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyebut biaya logistik RI 11 persen lebih mahal dari dunia.
Menurutnya, porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia yang sebesar 13 persen. Hal ini mengakibatkan biaya logistik Indonesia kurang bersaing dengan negara lain.
"Biaya logistik Indonesia kurang lebih 24 persen, dunia rata-rata 13 persen. Jadi logistik kita jauh lebih mahal 11 persen, gimana mau compete (bersaing)?" ujarnya pada siaran live Chatroom CNN Indonesia, Rabu (11/8).
Erick menyebut mahalnya biaya logistik disebabkan oleh minimnya fasilitas infrastruktur dalam negeri. Karena itu, ia menyebut meski di tengah pandemi, infrastruktur BUMN tetap harus diperbaiki.