Sri Mulyani Antisipasi Dampak Tapering Off Terhadap Rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantisipasi dampak tapering off yang akan dilakukan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserves (The Fed) terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Pasalnya, isu tapering off terus membuat dolar AS perkasa terhadap sejumlah mata uang di dunia.

Sri Mulyani mengatakan dolar AS juga semakin menguat di tengah proses pemulihan ekonomi Negeri Paman Sam. Beberapa data ekonomi AS menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu.

"Tentu kalau info AS relatif kuat, maka cenderung dolar AS ikut menguat. Inflasi AS tinggi kemudian sinyal The Fed apakah tapering off akan dilakukan lebih awal," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (30/8).

Faktor-faktor itu, sambung Sri Mulyani, akan mempengaruhi pergerakan suku bunga internasional. Selain itu, imbal hasil (yield) surat utang juga ikut terdampak.

"Sisi dua faktor AS ini yang perlu diantisipasi untuk pergerakan rupiah," imbuh Sri Mulyani.

Ia mencatat rupiah terdepresiasi 2,3 persen sejak akhir 2020 hingga saat ini (year to date/ytd). Meski terkoreksi, angkanya diklaim belum terlalu dalam dibandingkan dengan negara lain.

"Dibandingkan dengan negara emerging market lain koreksinya lebih dalam. Indonesia relatif masih baik," jelas Sri Mulyani.

RTI Infokom mencatat rupiah menguat 0,44 persen tau 63 poin ke level Rp14.382 per dolar AS pukul 13.34 WIB hari ini. Jika dilihat, rupiah melemah 0,72 persen dalam tiga bulan terakhir, namun dalam seminggu terakhir tercatat menguat tipis 0,22 persen.

Sebagai informasi, tapering off artinya mengurangi stimulus moneter yang dikeluarkan bank sentral saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan banyak suntikan likuiditas.

Likuiditas bisa diberikan dengan memangkas suku bunga acuan bank ke level yang sangat rendah hingga nol persen. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong pelaku usaha mengajukan kredit, sehingga uang tetap beredar di masyarakat.

Selain itu, likuiditas juga bisa diberikan dalam bentuk pembelian surat utang negara. Pembelian dilakukan demi memastikan pemerintah memiliki likuiditas yang cukup untuk menangani ketidakpastian ekonomi.