DPR Cecar Nyoman soal Syarat Daftar Anggota BPK

CNN Indonesia | Rabu, 08/09/2021 21:24 WIB
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PPP Nurhayati mencecar calon calon anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana karena syarat daftarnya tak lengkap. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PPP Nurhayati mencecar calon calon anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana karena syarat daftarnya tak lengkap. Ilustrasi. (Detikcom/Muhammad Fida Ul Haq).
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PPP Nurhayati mencecar salah satu calon calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana. Ia melayangkan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan syarat pendaftaran sebagai anggota BPK.

Salah satu yang dia soroti adalah masalah riwayat hidup (CV) Nyoman yang tak jelas. Sejumlah pertanyaan itu ia lontarkan dalam uji kelayakan calon anggota BPK dengan Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (8/9).

Sebelumnya, nama Nyoman memang sudah menjadi perhatian. Berdasarkan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, Nyoman menjadi salah satu dari dua calon anggota BPK yang tak memenuhi syarat formil.


"Saya membaca tapi tidak menemukan CV bapak di dalam paparan ini. Jadi kita agak bertanya-tanya bapak itu dari mana," kata Nurhayati ke Nyoman.

Menurutnya, CV penting untuk mengetahui rekam jejak karier Nyoman. Hal itu sejalan dengan Pasal 13 Huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam pasal itu dikatakan calon anggota BPK harus paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Dengan tidak adanya CV tersebut, maka Nurhayati menganggap Nyoman telah melanggar ketentuan itu.

"Jadi kita enggak tahu apakah bapak sudah lebih dari dua tahun atau belum meninggalkan badan pengelolaan negara ini," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Ia lantas mempertanyakan kelayakan Nyoman dalam mengikuti uji kelayakan sebagai calon anggota BPK.

"Apakah Pak Nyoman yakin memiliki syarat yang cukup secara hukum?" tanya nya.

Selain itu, Nurhayati juga mempertanyakan kelayakan Nyoman jika terpilih menjadi anggota BPK. Kerena tidak ada CV, Nurhayati mempertanyatakan kapasitas yang Nyoman punya.

"Apakah jika bapak terpilih apakah karena kapasitas apakah karena ada kesempatan pak? kami ingin mengetahui kapasitas bapak. Bisa dijelaskan kepada kami apa kapasitas bapak untuk duduk di anggota BPK RI ini atau karena kesempatan?" tanyanya lagi.

Setelah Nurhayati selesai melontarkan sejumlah pertanyaan, salah satu anggota DPR memberi tahu bahwa CV milik Nyoman sudah dipegang oleh DPR.

Meski begitu, Nyoman tetap menjawab beberapa pertanyaan Nurhayati. Nyoman mengkalaim dirinya sudah lebih dulu memperhatikan persyaratan sebagaimana pasal dimaksud. Hal itu dilakukan sebelum akhirnya mantap memutuskan mendaftar menjadi calon anggota BPK.

Nyoman mengatakan, hal itu mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung Nomor 118/MA/2009 per tanggal 24 Juni 2009. Dalam keputusan tersebut, kata Nyoman, MA memberikan penilaian secara substantif dengan lebih luas.

"Tujuan di situ adalah tidak ada conflict of inferest. Apa conflict of interest-nya? Andaikan orang yang mendaftar tersebut itu melakukan diterima menjadi anggota tidak ada potensi menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil pekerjaannya di masa lalu sebelum menjadi," kata Nyoman.

Ia juga membeberkan bahwa dirinya lolos dari pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa kantor tempat Nyoman bekerja tidak ada temuan yang belum ditindaklanjuti.

"Semuanya sudah selesai dan sudah dilaksanakan tindak lanjutnya. Hal ini tercermin dalam surat dari tim BPK tersebut dan kemudian ada juga surat dari Kakanwil Sumatra Utara sebagai atasan saya dan bisa dilihat dalam IHPS, baik dalam IHPS I 2019, IHPS II 2019, IHPS I 2020 dan IHPS II 2020," ucapnya.

(yla/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK