BPN dan Kunci Kisruh Rocky Gerung-Sentul City Tak Berulang

Kasus sengketa kepemilikan tanah kembali menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Hal ini dipicu oleh kabar somasi yang diterima pengamat politik Rocky Gerung dari PT Sentul City Tbk.

Sentul City mengirim tiga surat somasi kepada Rocky karena menganggap dia telah menduduki lahan di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lahan tersebut kemudian Rocky dirikan rumah, sehingga pihak Sentul City memintanya untuk segera mengosongkan rumah tersebut.

Head of Corporate Communication Sentul City David Rizar Nugroho mengatakan somasi dilayangkan karena perusahaan mengklaim memiliki hak sah atas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan XI itu. Kepemilikan tertuang di Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor B 2412 dan 2411 sejak 1994.

Sementara Rocky melalui kuasa hukumnya, Haris Azhar mengatakan Rocky juga punya hak atas tanah tersebut. Hak itu didapat setelah mendapat oper alih garapan secara sah dari pemilik terdahulu Andi Junaedi dan telah dicatatkan secara sah di Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor administrasi 592/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009.

Namun, Sentul City mengklaim bahwa pembelian tanah dari Andi oleh Rocky tidak sah karena Andi sudah pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusan nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbi pada 2020 karena memalsukan surat-surat pembelian tanah.

Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menilai hal ini terjadi karena ada tumpang tindih kepemilikan. Tapi, masalah siapa yang berhak atas tanah tersebut perlu ditentukan oleh pengadilan, sehingga kasus ini harusnya dilanjutkan ke pengadilan.

"Kalau ada klaim tumpang tindih, ada perselisihan itu pengadilan," ucap Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/9).

Kendati begitu, Ekonom Indef Nailul Huda menilai kasus sengketa tanah semacam ini sejatinya bukan hal baru di Indonesia. Sebab, sudah sering terjadi di masyarakat dan korporasi.

Penyebabnya, mulai dari korporasi yang sering menimbun aset dan tidak mengelolanya selama bertahun-tahun. Bisa juga karena aksi pemalsuan atau duplikasi sertifikat tanah oleh oknum tak bertanggung jawab yang kemudian diperjualbelikan ke masyarakat.

Masyarakat pun kadang kurang teredukasi dan teliti dalam mencermati cara jual beli tanah karena terpaku hanya pada penguasaan fisik oleh salah satu pihak. "Mafia tanah pun ada di Indonesia," ujar Huda.

Sayangnya, menurut Huda, kasus sengketa tanah kerap berulang karena pemerintah juga tidak tegas dan transparan. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pencatatan dan data pertanahan di Indonesia.

Bahkan, administrasi pengurusan sertifikat tanah pun masih sering bermasalah. Padahal, berbagai kebijakan reformasi pertanahan sudah disadari, salah satunya melalui program bagi-bagi sertifikasi tanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala negara sempat 'getol-getolnya' membagi sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Namun, kebijakan ini tiba-tiba meredup usai ia terpilih dan menjabat presiden lagi.

"Program sertifikasi tanah yang dilakukan Pak Jokowi sebenarnya bagus, namun memang masih ada kebocoran sertifikat tanah ini," imbuhnya.

Tapi, menurut Huda, di luar program ini ada atau tidak di berbagai pemberitaan, sudah semestinya Kementerian ATR/BPN menjalankan tugas tata kelola sistem pencatatan dan data pertanahan dengan baik.

"Maka sebenarnya reformasi di pihak BPN diperlukan. Tata kelola kementerian hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan harus dibenahi," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]